Corona di Bali

Bali Dinilai Lelet Cairkan Anggaran Nakes, Sekda Bali Koordinasi ke Kemendagri, Ini Fakta Terbarunya

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, juga ikut membantah mengenai adanya anggapan bahwa Pemprov Bali disebut lamban

Tribun Bali/Ragil Armando
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra - Bali Dinilai Lelet Cairkan Anggaran Nakes, Sekda Langsung Koordinasi ke Kemendagri, Ini Fakta Terbaru 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, juga ikut membantah mengenai adanya anggapan bahwa Pemprov Bali disebut lamban dalam pencairan dana Covid-19.

Bahkan, ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait hal tersebut.

Menurutnya, dalam koordinasi dengan Kemendagri ditemukan fakta bahwa data yang diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian merupakan data lama yang belum diupdate oleh Kemendagri.

Padahal, pihaknya mengaku telah mencairkan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) hingga bulan Juni 2021

Baca juga: Ditegur Mendagri Akibat Belum Maksimal Realisasikan Dana Covid-19, Kepala BPKAD Bali Sebut Data Lama

“Dan setelah dicek, ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021, padahal hingga bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran, sedangkan untuk bulan Juli tentunya masih berjalan,” kata Dewa Indra, Senin 19 Juli 2021.

Ia menambahkan, bahwa untuk realisasi pembayaran insentif nakes penanganan Covid-19 Provinsi Bali tersebut dari anggaran sebesar Rp 47.017.500.000, sudah direalisasikan sampai bulan Juni 2021 sebesar Rp. 22.851.785.991 atau dengan persentase 48,60 persen.

“Sehingga seharusnya jika mengacu pada realisasi tersebut provinsi Bali tidak seharusnya masuk kedalam surat teguran dari Mendagri tersebut. Dan (realisasi) ini sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021,” tandas pria yang juga menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali tersebut sembari menunjukkan surat yang telah dikirim ke Menkeu dan Mendagri tersebut.

Laporan tersebut, dijelaskan Birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini secara rinci menyampaikan realisasi dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lain.

Sehingga ia kembali menegaskan, bahwa Pemprov Bali tidak lamban dalam pencairan dana Covid-19 di daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menepis hal tersebut.

“Hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat tersebut adalah disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19, namun saya tegaskan bahwa pemerintah provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga bulan Juni 2021,” tegas.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur 19 provinsi yang terbilang lelet cairkan dana Covid-19 di daerah.

Menariknya, Bali masuk di dalam 19 provinsi yang ditegur oleh Mantan Kapolri tersebut.

Selain Bali, 18 provinsi tersebut yakni, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Baca juga: Mendagri Tegur 19 Provinsi yang Belum Maksimal Realisasikan Dana Covid-19, Ini Respon DPRD Bali

Dari data yang diterima Tribun Bali, Pemprov Bali belum melakukan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.25.225.000.000.

Adapun langkah percepatan yang disarankan yakni segera melakukan pembayaran innakesda yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH Tahun Anggaran 2021 serta pelaporan realisasi pembayaran Innakesda Tahun Anggaran 2021.

“Hari Sabtu kami sudah menyampaikan surat teguran tertulis. Mohon maaf langkah yang cukup keras karena jarang kami keluarkan kepada 19 provinsi bahwa realisasinya: uangnya ada, tetapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, insentif tenaga kesehatan dan lain-lain,” tegas Tito dalam Live Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat di Jakarta, 17 Juli 2021. (*).

Kumpulan Artikel Corona di Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved