Breaking News:

Corona di Bali

Sekda Langsung Koordinasi ke Mendagri, Terkait Bali Dinilai Lelet Cairkan Anggaran Nakes

Dewa Made Indra membantah mengenai adanya anggapan bahwa Pemprov Bali disebut lamban dalam pencairan dana Covid-19

Penulis: Ragil Armando | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/Ragil Armando
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra -Sekda Langsung Koordinasi ke Mendagri, Terkait Bali Dinilai Lelet Cairkan Anggaran Nakes 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra membantah mengenai adanya anggapan bahwa Pemprov Bali disebut lamban dalam pencairan dana Covid-19.

Bahkan, ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait hal tersebut.

Menurutnya, dalam koordinasi dengan Kemendagri ditemukan fakta bahwa data yang diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian merupakan data lama yang belum diupdate oleh Kemendagri.

Padahal, pihaknya mengaku telah mencairkan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga Juni 2021.

Baca juga: Bali Dinilai Lelet Cairkan Anggaran Nakes, Sekda Bali Koordinasi ke Kemendagri, Ini Fakta Terbarunya

“Dan setelah dicek, ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021. Padahal hingga Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran, sedangkan untuk Juli tentunya masih berjalan,” kata Dewa Indra, Senin 19 Juli 2021.

Ia menambahkan, untuk realisasi pembayaran insentif nakes penanganan Covid-19 Provinsi Bali tersebut dari anggaran Rp 47.017.500.000, sudah direalisasikan sampai Juni 2021 sebesar Rp 22.851.785.991 atau 48,60 persen.

“Sehingga seharusnya jika mengacu pada realisasi tersebut Provinsi Bali tidak seharusnya masuk ke dalam surat teguran dari Mendagri tersebut. Dan (realisasi) ini sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021,” tandas Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali tersebut sembari menunjukkan surat yang telah dikirim ke Menkeu dan Mendagri tersebut.

Laporan tersebut, kata Dewa Indra, secara rinci menyampaikan realisasi dukungan pendanaan untuk Belanja Kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lain.

Sehingga ia kembali menegaskan bahwa Pemprov Bali tidak lamban dalam pencairan dana Covid-19 di daerah. Dewa Indra menepis hal tersebut.

“Hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat tersebut adalah disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19, namun saya tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga Juni 2021,” tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved