Breaking News:

Berita Gianyar

Fraksi PDIP Gianyar Soroti BPKAD, Bupati: Itu Jadi PR Buat Kita Untuk Terus Melakukan Pembenahan

Ekskutif dan Legislatif Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna Pandangan Fraksi DPRD Gianyar

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Ekskutif dan Legislatif Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna Pandangan Fraksi DPRD Gianyar, Bali tentang pertanggungjawaban APBD 2020, Rabu 21 Juli 2021. Peserta terbatas karena pandemi Covid-19 - Fraksi PDIP Gianyar Soroti BPKAD, Bupati: Itu Jadi PR Buat Kita Untuk Terus Melakukan Pembenahan 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Ekskutif dan Legislatif Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna Pandangan Fraksi DPRD Gianyar, Bali, tentang pertanggungjawaban APBD 2020, Rabu 21 Juli 2021.

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP menyoroti pungutan pajak yang belum maksimal.

Di mana hal tersebut dinilai karena belum tercapainya koordinasi yang baik antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar dengan Dinas Perizinan Gianyar.

Pembaca pandangan umum Fraksi PDIP, I Nyoman Kandel mengatakan, target APBD pada tahun 2020 sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Namun realisasinya hanya Rp 1,8 triliun.

Baca juga: Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri di Denpasar Mendapatkan Konsumsi 2 Kali Sehari 

Kata Kandel, PDIP Gianyar memahami hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Sebab selama pandemi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar turun signifikan, karena tak jalankan industri pariwisata yang menjadi roh keuangan Gianyar.

"Banyak program dalam pos belanja tidak bisa dilakukan karena Covid 19, yang terjadi sejak awal 2020. Menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun tajam. Terjadi juga refokusing anggaran, ini sangat berpengaruh pada serapan APBD," ujarnya.

Namun dalam hal ini, kata Kandel, PDIP tidak hanya menyalahkan pandemi.

Namun pihaknya juga menyoroti BPKAD Gianyar yang belum maksimal dalam penggarap objek pajak.

"Catatan khusus, pendataan potensi pajak belum maksimal, belum adanya koordinasi yang baik antara BPKAD dengan Dinas Perizinan. Terdapat 339 izin usaha yang masuk dari Januari - Desember 2020. Dari data itu, diketahui ada 60 usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, ada Rp 339 juta lebih nilai pajak yang belum dibayar. Ini karena Kepala BPKAD belum maksimal dalam menggarap pajak daerah," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved