Breaking News:

Berita Bali

BREAKING NEWS: Kejati Bali Tetapkan Eks Sekda Buleleng Tersangka Terkait Dugaan Gratifikasi

Pengumuman penetapan DKP sebagai tersangka ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala Kejati (Kajati) Bali, Hutama Wisnu dalam jumpa pers di aula Kejati

Penulis: Putu Candra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Putu Candra
Plt Kajati Bali, Hutama Wisnu (kiri) didampingi para asistennya saat memberikan keterangan persnya di Aula Kejati Bali, Kamis, 22 Juli 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng inisial DKP ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

DKP ditetapkan sebagai tersangka terkait sejumlah perkara dugaan gratifikasi, diantaranya pengurusan izin pembangunan terminal penerima LNG Celukan Bawang dan pembangunan bandara Bali Utara di Buleleng.

Pengumuman penetapan DKP sebagai tersangka ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala Kejati (Kajati) Bali, Hutama Wisnu dalam jumpa pers di aula Kejati Bali, Kamis, 22 Juli 2021.

"Terkait perkara gratifikasi di Buleleng, kami sudah melakukan penetapan tersangka inisial DKP.

Baca juga: UPDATE Kasus Dugaan Korupsi LPD Gerokgak Buleleng, Penyidik Kejati Bali Serahkan Berkas 3 Tersangka

Jadi ada beberapa kasus gratifikasi terkait dengan pendirian pabrik LNG dan pembangunan Bandara Bali Utara. Penetapan tersangka terhadap DKP kami lakukan hari Jumat 16 Juli 2021 kemarin," jelasnya.

Dari penanganan perkara gratifikasi ini, tim penyidik Kejati Bali telah memeriksa puluhan saksi.

"Kami sudah memeriksa sejumlah saksi. Ada 27 saksi yang diperiksa. Karena ini menyangkut gratifikasi ada beberapa yang masih perlu didalami seperti meminta keterangan ahli dan lainnya. Sementara ini masih satu tersangka, untuk lainnya (tersangka) masih proses penyidikan," papar Hutama Wisnu.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Bali, Zuhandi menambahkan, ada dua surat perintah penyidikan terhadap DKP. Surat perintah penyidikan berkaitan sewa rumah dinas dan penyidikan gratifikasi.

"Surat perintah penyidikan berkaitan sewa rumah dinas, ini masih dalam proses penyidikan. Ada 22 saksi yang sudah kami periksa. Kemudian surat perintah penyidikan terkait gratifikasi, ada beberapa perbuatan yang dilakukan. Ada 27 saksi yang sudah diperiksa dan sudah ditetapkan tersangkanya," jelasnya.

Sementara itu Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Agus Eko P mengungkapkan, disinyalir gratifikasi ini senilai Rp 16 miliar. Itu diberikan oleh perusahaan dan perorangan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved