Berita Bali

Pusat Akan Gelontor BLT Bagi Pekerja Terdampak Pandemi,Kadisnaker Bali:Kita Tunggu Peraturan Menteri

Bantuan ini berupa subsidi upah atau gaji untuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, maupun pekerja yang mengalami

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  – Pemerintah kembali akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan ini berupa subsidi upah atau gaji untuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, maupun pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja ESDM (Disnaker ESDM) Bali, Ida Bagus Ngurah Arda saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Hanya saja, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait

Baca juga: 14.783 Pekerja di PHK & Dirumahkan Selama Pandemi Covid-19 di Denpasar,Pemerintah Wacanakan Beri BLT

“Iya betul, coba nanti kita lihat, soalnya kita disuruh menunggu petunjuknya baru bisa,” katanya, Kamis 22 Juli 2021.

Saat disinggung mengenai kabar bahwa BLT bagi para pekerja tersebut hanya berlaku bagi bagi pekerja yang berada di daerah di Zona PPKM IV, ia memilih tidak mau berandai-andai

Hanya saja pihaknya berharap para pekerja di Bali mendapatkan haknya dari pemerintah terkait BLT itu seperti di periode sebelumnya.

Seperti diketahui, Provinsi Bali sendiri merupakan daerah yang berada di Zona PPKM III.

“Harapan kita dapat lah. Dulu kita BLT kita dapat banyak,” harapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa rencananya, Jumat (23/7/2021), pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kemenaker untuk membahas hal tersebut secara virtual.

Ia juga berharap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan peraturan Menteri (Permen) terkait BLT tersebut.

“Memang rencana besok ada pertemuan dengan Kemenaker secara virtual, mudah-mudahan besok bisa terbit peraturan menterinya,” paparnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rencana skema penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu masih dibahas.

Rencananya, subsidi upah yang akan diberikan sebesar Rp 1,2 juta. Jumlah itu akan disalurkan dalam sekali penyaluran.

Baca juga: INFO BLT Subsidi Gaji 2021, Rp 1 Juta untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta, Ini Syaratnya

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved