Breaking News:

Berita Buleleng

Dewan Buleleng Harap Kriteria Miskin Ditambah, Bantuan Saat Pandemi Hanya untuk Warga Dalam DTKS

DPRD Buleleng berharap pemerintah dapat menambah kriteria miskin, agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapat bantuan

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Istimewa
ilustrasi bantuan sosial - DPRD Buleleng berharap pemerintah dapat menambah kriteria miskin, agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapat bantuan 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - DPRD Buleleng berharap pemerintah dapat menambah kriteria miskin, agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapatkan bantuan.

Sebab selama ini, bantuan hanya disalurkan kepada warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara ditemui sesuai rapat bersama TAPD Buleleng Senin 26 Juli 2021 mengatakan, anggota di komisi IV mengusulkan agar Pemkab Buleleng bisa menambah kriteria miskin, di luar 14 keriteria yang telah ditetapkan oleh Kemensos.

Baca juga: Aksi Solidaritas di Buleleng, Kelompok Pemuda di Buleleng Bagikan Paket Sembako dan Sayuran

"Apakah bisa kriterianya ditambah, sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini akibat dampak pandemi Covid. Ada yang putus kerja, apakah bisa dimasukan dalam kriteria sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini akan dibahas lagi lebih lanjut oleh anggota di Komisi IV bersama Dinsos," ucapnya. 

Sementara Sekda Buleleng, Gede Suyasa tidak memungkiri dalam situasi pandemi saat ini, kemiskinan cukup dinamis.

Warga yang sebelumnya memiliki usaha, tiba-tiba macet total hingga kehilangan mata pencaharian.

Namun ia menegaskan, dalam menyalurkan bantuan, pihaknya hanya bisa berpatokan pada DTKS.

Baca juga: RSUD Buleleng Pinjam Oksigen Tabung di Dua RS, Kasus Kematian Bertambah 11 Orang

"Kemensos sudah memberikan 14 kriteria miskin. Kami mempedomani itu. Verifikasinya pun panjang, dari desa selanjutnya diverifikasi lagi oleh Dinsos, lalu diverifikasi lagi oleh tim Kemensos. Jadi warga yang masuk dalam data DTKS tidak mudah," jelasnya. 

Suyasa pun menyarankan, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan agar melapor ke Perbekel masing-masing.

Sehingga pemerintah desa nantinya bisa menentukan, apakah warga tersebut dapat mendapatkan bantuan atau tidak, lewat musyawarah desa. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved