Berita Buleleng

Dewan Buleleng Harap Kriteria Miskin Ditambah, Bantuan Saat Pandemi Hanya untuk Warga Dalam DTKS

DPRD Buleleng berharap pemerintah dapat menambah kriteria miskin, agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapat bantuan

Istimewa
ilustrasi bantuan sosial - DPRD Buleleng berharap pemerintah dapat menambah kriteria miskin, agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapat bantuan 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - DPRD Buleleng berharap pemerintah dapat menambah kriteria miskin, agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapatkan bantuan.

Sebab selama ini, bantuan hanya disalurkan kepada warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara ditemui sesuai rapat bersama TAPD Buleleng Senin 26 Juli 2021 mengatakan, anggota di komisi IV mengusulkan agar Pemkab Buleleng bisa menambah kriteria miskin, di luar 14 keriteria yang telah ditetapkan oleh Kemensos.

Baca juga: Aksi Solidaritas di Buleleng, Kelompok Pemuda di Buleleng Bagikan Paket Sembako dan Sayuran

"Apakah bisa kriterianya ditambah, sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini akibat dampak pandemi Covid. Ada yang putus kerja, apakah bisa dimasukan dalam kriteria sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini akan dibahas lagi lebih lanjut oleh anggota di Komisi IV bersama Dinsos," ucapnya. 

Sementara Sekda Buleleng, Gede Suyasa tidak memungkiri dalam situasi pandemi saat ini, kemiskinan cukup dinamis.

Warga yang sebelumnya memiliki usaha, tiba-tiba macet total hingga kehilangan mata pencaharian.

Namun ia menegaskan, dalam menyalurkan bantuan, pihaknya hanya bisa berpatokan pada DTKS.

Baca juga: RSUD Buleleng Pinjam Oksigen Tabung di Dua RS, Kasus Kematian Bertambah 11 Orang

"Kemensos sudah memberikan 14 kriteria miskin. Kami mempedomani itu. Verifikasinya pun panjang, dari desa selanjutnya diverifikasi lagi oleh Dinsos, lalu diverifikasi lagi oleh tim Kemensos. Jadi warga yang masuk dalam data DTKS tidak mudah," jelasnya. 

Suyasa pun menyarankan, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan agar melapor ke Perbekel masing-masing.

Sehingga pemerintah desa nantinya bisa menentukan, apakah warga tersebut dapat mendapatkan bantuan atau tidak, lewat musyawarah desa. 

"Desa lakukan musyawarah, siapa warga miskin yang baru, untuk selanjutnya diajukan dan diverifikasi. Kami di pemerintah hanya bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pusat."

Baca juga: Wow, Mantan Sekda Buleleng Diduga Terima Gratifikasi Rp 16 M, Dari Izin Pabrik LNG Sampai Bandara

"Kalau memang Dewan ingin ada tambahan kriteria miskin, bisa dibahas lebih lanjut, lalu usulkan ke Kemensos," ucapnya.

Sementara terkait bantuan yang  diberikan kepada masyarakat selama penerapan PPKM, kata Suyasa, berdasarkan Imendagri Nomor 20 Tahun 2021 dapat menggunakan dana dari APBD. 

Bahkan pemerintah juga sudah diberikan lampu hijau untuk melalukan refocusing anggaran, agar bantuan bisa diberikan kepada masyarakat. 

Baca juga: RSUD Buleleng Tambah 10 Bed Cadangan untuk Perawatan Pasien Covid-19 di Ruang IGD

Namun, Suyasa menyebut pihaknya saat ini masih menganalisis berapa warga yang sudah masuk dalam DTKS yang sudah menerima bantuan dari pusat.

Jika masih ditemukan ada warga yang masuk dalam DTKS namun belum menerima bantuan, maka APBD akan digunakan untuk memberi bantuan berupa BPNT atau BST.

"Karena Kami juga harus memperhitungkan kalau pandemi ini berjalan panjang dan kasus terkonfirmasi terus membludak, maka BTT untuk penanggulangan isolasi terpusat juga akan membutuhkan biaya lebih lagi," tutupnya. (*)

Berita lainnya di Berita Buleleng
 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved