Komisi III DPRD Badung Minta Realisasi BLT Diperjelas, Yandinata: Kaling Dikejar-Kejar Minta BLT

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kabupaten Badung mulai dipertanyakan oleh kalangan dewan setempat.

Bahkan Komisi III DPRD Badung meminta realisasinya diperjelas agar masyarakat tahu.

Bahkan komisi yang membidangi pendapatan dan aset daerah ini meminta eksekutif dalam hal ini instansi terkait benar-benar bekerja cepat dan cermat agar bantuan ini tidak sampai menimbulkan kegaduhan karena minimnya koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat.

Selain itu juga diperjelas siapa saja yang berhak mendapatkan dan tidak mendapatkan BLT Rp 300 ribu itu.

Baca juga: Bupati Badung Giri Prasta Pantau Langsung Penyerahan BLT, Pastikan Sudah Diterima oleh Masyarakat

Ketua Komisi III DPRD Badung, I Putu Alit Yandinata, menyatakan bantuan BLT itu sebenarnya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Badung.

Oleh karena itu, pihaknya berharap tidak ada masyarakat yang tercecer dalam memperoleh bantuan ini. apalagi bantuan memakai basis data per kepala keluarga (KK).

"Kami mendukung. Namun perlu adanya kejelasan karena BLT ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat," ujarnya.

Hanya saja, Alit Yandinata berharap untuk menghindari terjadinya kegaduhan, teknis penyaluran agar diperjelas.

Sebab, di sejumlah tempat bantuan sudah diserahkan secara simbolis, namun disisi lain masyarakat banyak yang mempertanyakan realisasi bantuan tersebut.

"Teknis penyaluran dan pencairan BLT ini harus diperjelas, biar masyarakat tidak bertanya-tanya terus. Kasian Kaling dikejar-kejar masyarakat dimintain BLT sementara Kaling juga nggak tahu," Tegas Alit Yandinata.

Lebih lanjut dikatakan bila bantuan ditransfer lewat rekening Bank BPD Bali, ia pun meminta pemerintah dan pihak BPD Bali memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki rekening.

Ini penting, agar masyarakat tidak berbondong-bondong dan berkerumun di bank hanya untuk pembukaan rekening baru.

Begitu juga masyarakat yang sudah punya rekening, kalau memang rekening tersebut bisa langsung digunakan agar disosialisasikan kembali.

“BLT ini kan per KK. Ada sekitar 98 ribu lebih KK yang akan dapat. Jadi, secara teknis karena lewat rekening maka pemerintah harus memastikan semua calon penerima ini punya rekening dulu," tuturnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau proaktif.

Sebab, tidak mungkin bantuan dicairkan apabila belum memenuhi persyaratan.

Dirinya mengakui banyak sekali yang bertanya bahwa BLT tidak cair.

"Pertanyaan ini wajar karena mereka tidak tahu bahwa yang akan dapat siapa saja, teknisnya bagaimana," ujarnya.

Dalam proses penyaluran bantuan ini, politisi PDIP asal Dauh Yeh Cani Abiansemal ini, juga meyakini akan muncul beragam persoalan baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah.

Misalnya terkait validasi data KK dan bantuan yang double.

"Harus antisipasi, makanya clensing data penting," tungkasnya.

Seperti diketahui, Pemkab Badung telah memutuskan memberikan bantuan BLT selama PPKM Darurat kepada seluruh KK sebesar Rp 300 setiap KK.

Saat ini penyalurannya sedang berproses.

Baca juga: Badung Harapkan di Masa Pandemi Para Petani Dapat Meningkatkan Hasil Pertanian

Bupati Giri Prasta bahkan sudah melakukan penyerahan secara simbolis di tiap-tiap kecamatan.

Berdasarkan data sementara ada sekitar 98.830 KK dari 129.149 KK di gumi keris yang mendapatkan.

Sementara sisanya sebanyak 30.319 KK sudah menerima bantuan dari pusat khususnya Kementerian Sosial. (*)

Kumpulan Artikel Badung