Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Musnahkan Limbah Medis

Pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk menangani persoalan tersebut.

Editor: DionDBPutra
iStock
Ilustrasi. Pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk memusnahkan sampah medis. 

TRIBUN-BALI.COM - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk segera memusnahkan limbah medis yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk menangani persoalan tersebut.

Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya selepas rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri, Rabu 28 Juli 2021.

Baca juga: Luhut Minta Semua Kementerian Bersinergi Mengurus Limbah Medis yang Mencapai 18 juta Ton

Baca juga: Limbah Medis Covid-19 Mencapai 18.460 Ton, Paling Banyak di Pulau Jawa

"Dana yang diproyeksikan untuk diolah 1,3 triliun maksimum kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk di-exercise," kata Siti dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Dana tersebut, kata Siti, dapat bersumber dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau dana Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Sebagaimana arahan Jokowi, dana itu nantinya digunakan untuk menyediakan alat-alat pemusnahan limbah seperti insinerator atau shredder.

Namun demikian, rencana tersebut masih akan dibahas KLHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Jadi arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis yang infeksius harus kita selesaikan," ujar Siti Nurbaya.

Berdasarkan catatan KLHK, jumlah limbah medis B3 terus meningkat selama pandemi Covid-19. Per 27 Juli 2021 angkanya mencapai 18.460 ton.

Siti menyebut, limbah medis berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi atau karantina mandiri, lokasi uji deteksi maupun vaksinasi.

Limbah medis bisa berupa infus bekas, masker, botol vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR, antigen, alkohol, dan mesin swab.

Berdasarkan data asosiasi rumah sakit, penambahan limbah medis mencapai 383 ton per hari selama pandemi Covid-19. Akibat lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan, Siti menduga, angka limbah medis ikut meningkat signifikan. "Ini terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Siti.

Bisa Kena Sanksi

Siti Nurbaya menegaskan limbah medis Covid-19 tak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sebab, untuk mencegah penularan virus, dibutuhkan penanganan khusus untuk pemusnahannya.

"Kita menegaskan bahwa limbah medis Covid tidak boleh dibuang ke TPA, itu kalau dibuang ke TPA berarti bisa kena sanksi," kata Siti dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Siti mengaku telah menyurati semua pimpinan pemerintah daerah terkait larangan pembuangan limbah medis Covid-19 ke TPA. Surat itu ia sampaikan Maret 2021, atau ketika program vaksinasi sudah berjalan dan banyak pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.

Oleh karena itu, Siti mengingatkan pemda untuk tak lengah dalam mengatasi persoalan limbah ini. Ia memastikan, KLHK akan melakukan pengawasan intensif terkait hal ini.

"Kami minta pemerintah daerah untuk berhati-hati dan menaati soal ini," ujar dia. Sebelumnya, Siti mengungkap, jumlah limbah medis yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) terus meningkat akibat pandemi Covid-19. (tribun network/kps)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved