Breaking News:

Pinangki Masih Terima Gaji dari Negara, Belum Diberhentikan Sebagai PNS

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang mengungkapkan hal itu.

Editor: DionDBPutra
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 9 November 2020. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pinangki Sirna Malasari kini sudah berstatus sebagai penghuni lapas. Ia telah dieksekusi karena kasus korupsi yang dilakukannya sudah inkrah.

Namun demikian, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu masih menikmati gaji yang diberikan oleh negara. Pasalnya, ia belum dihentikan dari posisinya sebagai PNS.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang mengungkapkan hal itu.

"Sampai saat ini Jaksa Pinangki memang belum diberhentikan, karena dengan alasan dulu saat tersangka dan ditahan dan sidang itu kan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga masih nonaktif sifatnya," kata Boyamin kepada wartawan, Kamis 5 Agustus 2021.

Baca juga: Hakim Kabulkan Permohonan Banding Pinangki, Masa Hukuman Dipotong Jadi 4 Tahun

Baca juga: Terungkap Foto di Laptop Suami Terkait Kasus Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra

Karena sifatnya nonaktif, kata Boyamin, Pinangki masih berhak menerima gaji 50 persen dari negara.

Jabatan terakhir Pinangki ialah Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Ia dicopot dari jabatannya lantaran skandal korupsi bersama buronan Djoko Tjandra.

Seharusnya, kata Boyamin, Kejagung dapat langsung memproses pemecatan terhadap Pinangki setelah putusan pidana korupsi sudah inkrah.

"Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi inkrah, sekarang ini segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat," ucapnya.

Boyamin pun meminta Kejaksaan Agung RI segera berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN untuk proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pinangki.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved