Breaking News:

Berita Jembrana

Dituntut Enam Tahun Penjara, Oknum Kepala Sekolah di Jembrana Ini Melakukan Pembelaan

Kasus dugaan persetubuhan oleh oknum Kepala Sekolah di salah satu SD di Jembrana, Bali, kembali berlanjut.

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Batam
ilustrasi - Dituntut Enam Tahun Penjara, Oknum Kepala Sekolah di Jembrana Ini Melakukan Pembelaan 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Kasus dugaan persetubuhan oleh oknum Kepala Sekolah di salah satu SD di Jembrana, Bali, kembali berlanjut.

Setelah dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kini, oknum Kepala Sekolah berinisial GK (58) itu pun melakukan pembelaannya atau sidang pledoi.

Dalam satu nota pledoi yang disiapkannya, GK membantah keseluruhan dakwaan dan tuntutan JPU.

Baca juga: Bocah SD di Jembrana Diduga Dilecehkan oleh Oknum Kepala Sekolah, Polisi: Masih Penyelidikan

Hal tersebut diungkapkan terdakwa dalam sidang pledoi pada Rabu 18 Agustus 2021.

Pledoi itu pun ditulis sendiri oleh terdakwa dan dibacakan kepada Majelis Hakim PN Negara.

Kuasa Hukum Terdakwa, I Nyoman Merta Arya menyatakan, bahwa terdakwa membantah keseluruhan dakwaan dan tuntutan serta saksi yang memberatkan terdakwa.

Dan dalam nota pledoi itu terdakwa mengungkapkan ketidaktepatan JPU dalam memberikan tuntutan kepadanya.

“Pada intinya klien kami membantah melakukan tindak pidana persetubuhan dalam dakwaan dan tuntutan,” ucapnya.

Terpisah, Kasipidum Kejari Jembrana, Delfi Trimariono menegaskan, atas pledoi terdakwa, maka pihaknya diberi waktu dalam sepekan ini.

Pihaknya akan mempelajari dan menyusun tanggapan atas pembelaan terdakwa, untuk kemudian dibacakan dihadapan Majelis Hakim.

“Untuk tanggapan, kami memang masih mempelajari nota pembelaan terdakwa dan akan kami tanggapi di depan Majelis Hakim,” ungkapnya.

Baca juga: Oknum Kepsek Diduga Lecehkan Siswinya Ditahan di Mapolsek Mendoyo Jembrana

Untuk diketahui, JPU sendiri menuntut terdakwa enam tahun penjara, berdasarkan fakta persidangan kasus dugaan persetubuhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan atas tuntutan ketika terbukti bersalah maka dapat bertambah karena terdakwa merupakan tenaga pendidik. (*).

Kumpulan Artikel Jembrana

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved