Breaking News:

Berita Buleleng

Kejar Target PAD 2021, BPKPD Buleleng Beri Kebijakan Hapus Denda PBB-P2

Realisasi paling banyak disumbang dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB), yakni sebesar 81.44 persen, atau sebesar Rp 28.6 M

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Kepala BPKPD Buleleng, Gede Sugiartha Widiada 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng memberikan kebijakan menghapus denda Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB P2). Kebijakan ini berlaku hingga akhir Desember 2021.

Kepala BPKPD Buleleng, Gede Sugiartha Widiada ditemui Kamis (19/8/2021) mengatakan hingga di triwulan ke III tahun 2021, realisasi pajak baru mencapai 51.99 persen, atau sebesar Rp 75.73 Miliar, dari target Rp 145.6 Miliar.

Realisasi paling banyak disumbang dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB), yakni sebesar 81.44 persen, atau sebesar Rp 28.6 Miliar dari target Rp 35.2 Miliar.

Sementara sembilan sektor pajak lainnya yakni pajak hotel, restaurant, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan PBB P2 diakui Sugiartha masih macet.

Baca juga: Korban Persetubuhan oleh Ayahnya Sendiri di Buleleng Diberi Pendampingan Psikolog

Untuk itu, pihaknya melakukan sejumlah inovasi berupa gebyar hadiah kepada para wajib pajak yang taat membayar pajak sebelum jatuh tempo.

 Gebyar hadiah itu berupa dua unit sepeda motor serta hadiah-hadiah lainnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan kebijakan berupa menghapus atau memutihkan denda pajak. Serta memberikan diskon atau relaksasi pembayaran pajak untuk tahun 2015 hingga 2010 sebesar 25 persen.

Sementara pajak dibawah tahun 2009 juga diberikan diskon hingga sebesar 50 persen.

"Relaksasi dan penghapusan denda ini kami berikan agar masyarakat tergugah untuk membayar pajak. Dengan adanya penghapusan denda ini, masyarakat tidak terbebani lagi oleh denda pajak," jelasnya.

Sugiantara pun menyebut, dengan adanya relaksasi ini, tidak mempengaruhi target PAD tahun ini.

 Sebab dengan adanya relaksasi dan penghapusan denda, diyakini dapat meningkatkan sektor pajak PBB P2. (*)

Artikel lainnya di Berita Buleleng

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved