Nadiem: Vaksinasi Murid Bukan Syarat Pembukaan Sekolah

Nadiem menyampaikan ada sejumlah wilayah di Indonesia yang sudah masuk wilayah dengan kategori PPKM level 1, 2, dan 3.

Editor: DionDBPutra
Kemendikbud
Mendikbud Nadiem Makarim. Nadiem mengatakan vaksinasi Covid-19 terhadap murid bukan syarat pembukaan sekolah. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut vaksinasi Covid-19 terhadap murid bukan syarat pembukaan sekolah.

"Kondisi untuk membuka sekolah ada di PPKM level 1, 2, 3, itu saja," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 23 Agustus 2021.

Namun, Nadiem mengatakan bahwa vaksinasi terhadap guru merupakan syarat wajib jika sekolah ingin memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Kalau guru sudah vaksin dia wajib memberi opsi tatap muka," katanya.

Baca juga: Nadiem Makarim Minta Anak-anak Bersabar

Baca juga: Nadiem Makarim Tegaskan Tidak Ada Perubahan SKB Soal PTM Terbatas

Nadiem menyampaikan ada sejumlah wilayah di Indonesia yang sudah masuk wilayah dengan kategori PPKM level 1, 2, dan 3.

"PPKM level 1, 2, 3 boleh PTM terbatas. Sekitar 63 persen sekolah kita ada di PPKM level 1, 2, 3," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah mengizinkan PTM Terbatas di wilayah PPKM Level 1-3 seiring membaiknya situasi pandemi.

Nadiem mengatakan, ada 12 daerah yang masih melarang PTM padahal daerah itu dinilai sudah dapat melakukan PTM.

Nadiem mengatakan dari 12 daerah yang melarang PTM, mayoritas berada di Pulau Sumatera.

"Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya," katanya.

Nadiem meminta tolong kepada Komisi X agar daerah tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.

"Jadi, bapak ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," ujarnya.

"Hingga Agustus 2021 ini, hanya 26 persen sekolah yang baru membuka PTM, dari yang seharusnya 63 persen. Jadi kita harus gotong royong, ramai-ramai kita turun dan mendorong sekolah kita PTM dengan protokol kesehatan ketat," katanya.

Tak Bisa Ditunda

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved