Breaking News:

Berita Buleleng

Laporan Polisi Belum Dicabut, Warga Sidatapa Harap Kasus Diselesaikan Seperti Komitmen Saat Mediasi

Arta menyebut, ia awalnya menerima informasi bahwa akan ada penandatanganan surat perdamaian di Kodim Buleleng, difasilitasi oleh Polres Buleleng,

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Perwakilan warga Desa Sidatapa, Wayan Arta 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Perwakilan warga Desa Sidatapa, Wayan Arta mengaku belum menerima informasi resmi dari Kodim 1609/Buleleng maupun Mapolres Buleleng bila kasus bentrok antara warganya dengan anggota TNI tetap dilanjutkan ke ranah hukum. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui Rabu (25/8/2021).

Arta menyebut, ia awalnya menerima informasi bahwa akan ada penandatanganan surat perdamaian di Kodim Buleleng, difasilitasi oleh Polres Buleleng, pada Rabu sekitar pukul 11.00 wita.

Mendapat informasi tersebut, pria yang juga sebagai anggota DPRD Bali ini pun mengaku sudah bersiap-siap bersama lima warganya yang menjadi korban pemukulan balik oleh sejumlah anggota TNI, untuk menuju ke Kodim Buleleng.

Namun belakangan, ia kembali diinformasikan jika penandatangan surat perdamaian itu ditunda.

Baca juga: Gelar Mediasi di Depan Pura Desa Adat Sidatapa, Dandim Buleleng dan Warga Bersepakat Damai

"Karena info yang saya terima ditunda, jadi ya saya hanya menunggu saja. Sampai sekarang saya belum mendapat informasi resmi jika penandatanganan surat perdamaian itu ternyata dibatalkan. Informasi ini justru baru saya tahu dari awak media," ucapnya.

Menanggapi kasus tetap dilanjutkan ke ranah hukum, Arta pun  sejatinya berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, seperti komitmen dalam mediasi yang dilakukan pada Selasa kemarin.

Namun demikian, pihaknya akan siap mengikuti proses hukum dengan baik.

"Kalau dilanjutkan ya mau bagaimana. Saya sih maunya berjalan sesuai harapan, agar masyarakat saya tenang. Sesuai dengan komitmen awal lah (damai,red). Selasa kemarin kan sudah banyak pihak yang memfasilitasi agar berdamai, dan sudah disepakati. Intinya saat ini saya menunggu informasi resmi dari Kodim, apakah perdamaian ini ditunda atau dibatalkan," tutupnya.

Sementara Dandim 1609/Buleleng, Letkol Inf Muhammad Windra Lisrianto mengaku pihaknya hanya mengikuti perintah dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, yang diteruskan oleh Danpomdam IX/Udayana.

Dalam perintah itu, kasus diminta agar tetap dilanjutkan ke ranah hukum.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved