Breaking News:

Berita Bangli

Lantaran Belum Adanya Pengesahan Perda LP2B, Bangli Dipastikan Tak Dapat DAK Pertanian Hingga 2022

https://bali.tribunnews.com/2021/08/26/dirjen-bimas-hindu-bantu-pembangunan-153-rumah-ibadah-umat-hindu-dialokasikan-di-29-provinsi

Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Karsiani Putri
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Kadis PKP Bangli, I Wayan Sarma 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Kabupaten Bangli dipastikan tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian hingga tahun 2022 mendatang.

Hal tersebut dikarenakan belum adanya pengesahan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Padahal rancangan perda (ranperda) tersebut sudah diajukan pada awal tahun 2021.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma saat dikonfirmasi Kamis 26 Agustus 2021 mengatakan, ranperda LP2B telah diajukan pihaknya sekitar bulan April lalu.

Kendati demikian, hingga akhir bulan Agustus belum mendapatkan pembahasan dari pihak DPRD Bangli.

“Kita dinas sebagai pengusul. Dari usulan itu, kita sudah lakukan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dia yang periksa, dari draft yang diajukan itu ada nggak yang bertentangan dengan norma-norma hukum diatasnya. Itu sudah dilakukan, dan sudah selesai. Tinggal sekarang pembahasannya di DPRD. Sesungguhnya sekarang sudah siap untuk dibahas di DPRD Bangli,” ungkapnya.

Sarma menjelaskan Perda LP2B sejatinya sudah menjadi kewajiban sejak tahun 2012, serta menjadi rekomendasi KPK kepada Presiden.

Pihaknya mengatakan, awalnya Perda tersebut belum gecar disosialisasikan.

Pun pemerintah daerah juga masih fokus terhadap pembangunan lainnya.

Sehingga di Bangli, ranperda tersebut baru dirancang pada tahun 2020, dan diusulkan ke DPRD Bangli tahun 2021.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved