Breaking News:

Berita Denpasar

Kejari Denpasar dan Perbekel se-Kota Denpasar Tandatangani Kesepakatan Bersama

Kesepakatan ini upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap penyaluran serta penggunaan anggaran

Penulis: Putu Candra | Editor: Karsiani Putri
Istimewa
Kajari Denpasar, Yuliana Sagala didampingi jajarannya usai melakukan penandatanganan bersama dengan perbekel se-Kota Denpasar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebagai wujud dari peranan Kejaksaan RI bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dengan Perbekel se-Kota Denpasar.

Kesepakatan ini upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap penyaluran serta penggunaan anggaran dana desa.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan secara daring, Selasa, 31 Agustus 2021.

Disaksikan langsung oleh Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa.

Disaksikan juga pimpinan perangkat daerah Kota Denpasar dan kepala desa atau perbekel se-Kota Denpasar

Kepala Kejari (Kajari) Denpasar, Yuliana Sagala menjelaskan, kesepakatan bersama ini sebagai langkah kejaksaan melakukan pendampingan hukum guna mencegah pelanggaran hukum dan penegakan hukum. 

"Dalam pelaksanaannya di lapangan bisa saja terjadi kendala teknis maupun non teknis, baik internal maupun eksternal yang secara khusus terkait dengan bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini tentu memerlukan pendampingan hukum dari lembaga kejaksaan untuk mewujudkan penegakkan hukum, menjaga kewibawaan negara serta pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," paparnya. 

BACA JUGA: Terbentur PPKM Level IV, PTM Terbatas di Tabanan Batal, Tunggu Kebijakan Penurunan Level

BACA JUGA: Buleleng dan Karangasem Siaga Kekeringan, BMKG Rekomendasikan Untuk Mitigasi Dampak Kekeringan

Pun disela penandatanganan kesepakatan bersama itu, Yuliana Sagala menyampaikan kepada para perbekel menindaklanjuti dengan mengajukan SKK (Surat Kuasa Khusus) ke Kejari Denpasar.

"Setelah penandatanganan ini, para perbekel menindaklanjuti dengan mengajukan SKK kepada kami dalam hal pertimbangan hukum atau bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha Negara," ujar mantan Kajari Lampung Utara ini. 

Pengajuan SKK tersebut kata Yuliana Sagala dapat langsung diajukan ke Kantor Kejari Denpasar atau dengan mengakses website www.kejari-denpasar.go.id melalui kanal SEDAP (Seputar Datun dan Pelayanan Hukum). (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved