Keluh PHRI yang Terdampak PPKM Hingga Kini : Yang Berdarah-darah Kita Pelaku Usaha

Semenjak munculnya virus Corona beserta dampak-dampak dan aturan terkait membuat para pengusaha harus berjuang memikirkan para pekerjanya. 

(oatawa)
Ilustrasi hotel 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pengusaha pariwisata khususnya hotel dan restoran mengeluhkan dunia usahanya semakin sulit akibat kebijakan PPKM. 

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) Maulana Yusran

Semenjak munculnya virus Corona beserta dampak-dampak dan aturan terkait membuat para pengusaha harus berjuang memikirkan para pekerjanya. 

“Pemerintah buat kebijakan tetapi yang berdarah-darah kita pelaku usaha termasuk di pusat perbelanjaan,” ucap Maulana saat dihubungi Tribun, Kamis 2 September 2021. 

Maulana menuturkan pemeintah seharusnya berkontribusi lebih kepada pengusaha yang berjuang membuka lapangan pekerjaan.

Ia menilai pembebasan PPN 10 persen atas sewa ruko di pasar atau mall bukan jalan keluar.

“Itu hanya sebagian kecil. Sedangkan biaya pekerja tidak tercover padahal aktivitas usaha kami sedang diberhentikan,” lanjutnya.

Ia meminta pemerintah memikirkan pengeluaran-pengeluaran dunia usaha yang besar agar tidak banyak pengusaha gulung tikar.

“Memang kondisi ini tidak mudah. Kami menyayangkan kalau dunia usaha seperti pusat belanja atau restoran sebagai padat karya dibatasi sementara kami sangat mematuhi protokol kesehatan,” urainya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut beberapa pusat perbelanjaan berpotensi ditutup selamanya atau dijual, setelah habisnya dana cadangan akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan mobilitas masyarakat.

"Ada beberapa pusat perbelanjaan yang berpotensi tutup ataupun dijual, dan bukan hanya di daerah tertentu saja, banyak terjadi dihampir semua daerah," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja saat dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Namun, Alphonzus tidak dapat menyebutkan secara terperinci pusat perbelanjaan mana saja yang akan ditutup atau dijual, karena dapat mengganggu upaya proses penyelamatan yang sedang diupayakan masing - masing pusat perbelanjaan.

"Pandemi yang berkepanjangan dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan membuat banyak pusat perbelanjaan kehabisan dana cadangan untuk bertahan," paparnya.

Menurutnya, kemampuan setiap pusat perbelanjaan tidak sama, dan bagi pusat perbelanjaan yang sebelum pandemi memiliki kinerja kurang maksimal, maka akan mengalami tekanan yang lebih berat untuk bertahan selama pandemi.

"Kesulitan seperti tersebut di atas bukan hanya dialami pusat perbelanjaan yang berlokasi di daerah tertentu saja, tapi juga dialami pusat perbelanjaan yang berada di wilayah lain karena saat ini berbagai pembatasan sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia," tutur Alphonzus.

Dampak pemberlakuan pembatasan operasional hingga penutupan operasional pusat perbelanjaan, kata Aplhonzus, tidak serta merta berakhir pada saat pembatasan diakhiri.

Tetapi, dampak pembatasan dan penutupan operasional masih terus harus dipikul sampai berbulan - bulan kemudian oleh pusat perbelanjaan.

"Berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan sebesar 10 persen sampai 20 persen saja diperlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PHRI: Dunia Usaha Berdarah-darah karena Kebijakan PPKM Pemerintah

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved