Berharap Mall Buka Selasa Depan, Pengurus APPBI DPD Bali Lobi Pemprov Bali

“Disamping pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata, pendapatan masyarakat juga dari sektor industri, termasuk UMKM. Bahkan semua itu sekarang masuk di mall. Jika itu ditutup, maka sama dengan menutup usaha masyarakat,” katanya.

Dijelaskan, di dalam mall tidak hanya ada produk branded saja, namun paling banyak produk UMKM, termasuk makanan.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Badung Perketat Pengawasan Mall

“Kalau semua ini tidak diberikan perhatian oleh pemerintah, tentu akan merugikan masyarakat. Jadi tidak ada bedanya mall dengan pasar tradisional, dengan toko-toko dan yang lainnya. Malah di mall itu sistem protokol kesehatan (Prokes) terjaga dengan baik,” bebernya.

Dia mengaku, aspirasi dari asosiasi ini diharapkan menjadi pertimbangan oleh pemerintah.

Lantaran jika mall atau pusat perbelanjaan ditutup akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat di Bali.

“Bukan hanya pemilik mall saja yang rugi, masyarakat juga kasihan karena ada di dalamnya. Karena (produk) yang branded itu hanya 20 persen,” jelasnya.

Dia mengatakan, pada Senin 6 September 2021, PPKM akan berakhir, sehingga setelah itu diminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi dari asosiasi.

Bahkan jika tetap tutup ada 5.000 lebih karyawan yang kehilangan pekerjaan.

“Saat ini, ada 14 mall, jika tutup hampir 75 ribu karyawan yang dirumahkan. Bayangkan, sehingga ini yang kita minta agar pemerintah menjadikan suatu pertimbangan, tapi tidak mengabaikan prokesnya,” kata Parwata.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ketua APRINDO DPD Bali Made Samba mengatakan, kedatangannya ke gedung dewan untuk menemui Ketua DPRD Badung dengan menyampaikan aspirasi agar Mall dan Pusat perbelanjaan yang lainnya bisa buka seperti biasa.

“Jadi kami datang agar aspirasi kita bisa diterima. Sehingga diberikan rekomendasi agar setelah PPKM ini mall dan pusat perbelanjaan yang lain bisa buka sehingga ekonomi di Bali bisa berjalan dengan baik,” ujar Samba. (ian/gil/gus).

Kumpulan Artikel Bali