Berharap Presiden dan DPR Tidak Terjebak Adu Kuat Soal Kandidat Panglima TNI

TRIBUN-BALI.CON JAKARTA - Menjelang Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pensiun November tahun ini, mulai muncul para pengusung kandidat Panglima TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meyakini bahwa Panglima TNI akan jatuh ke matra Angkatan Darat (AD).

Di sisi lain, beredar di media sosial selebaran undangan Konferensi pers dan Deklarasi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang diinisiasi oleh Indonesian Maritime Student pada Kamis 2 September 2021.

Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berharap Presiden dan DPR tak terjebak para pengusung kandidat Panglima TNI.

Baca juga: PROFIL Jenderal Andika Perkasa: Sosok KSAD yang Disebut Effendi Simbolon Segera Jadi Panglima TNI

Baca juga: Kunjungi Fasilitas Isoter di Denpasar, Kapolri dan Panglima TNI Berharap PPKM di Bali Turun Level

Menurutnya, menjadi Panglima TNI memang capaian paling sempurna dari karier seorang perwira, tapi justru yang "berisik" adalah para pengusung kandidat Panglima TNI yang getol menunjukkan keunggulan kandidatnya.

Bahkan, menurut Khairul Fahmi ada gambaran seolah-olah pergantian sudah mendesak dan harus segera dilakukan.

Khairul mengingatkan para pendukung kandidat bahwa pergantian Panglima TNI bukan kompetisi elektoral. Penunjukan calon Panglima TNI, kata dia, adalah hak presiden sepenuhnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, Presiden tidak bisa didikte terkait kapan penggantian sebaiknya dilakukan dan siapa kandidat terbaik.

Pasalnya, kata dia, pilihan waktu dan penunjukkan Panglima TNI mengacu pada kebutuhan dan prioritas presiden, baik menyangkut aspek organisasi, politik, maupun pertimbangan strategis lainnya.

"Ya kemudian kita hanya bisa berharap, Presiden maupun DPR tidak terjebak pada bangunan citra dan reputasi yang disodorkan oleh para endorser (pendukung), tanpa melihat realitas secara jernih dan obyektif," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat 3 September 2021.

Fahmi menilai "kompetisi" terkait siapa yang akan menjadi Panglima TNI selanjutnya kali ini lebih "berisik" dibanding sebelumnya.

Pada saat pergantian Panglima TNI dari Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ke Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menurutnya, diskusi yang berkembang di ruang publik berbeda dengan saat ini.

Saat itu, kata dia, diskusi yang berkembang di publik adalah terkait desakan banyak pihak agar presiden segera mengganti Panglima TNI karena Gatot dinilai tak selaras lagi dengan agenda presiden.

Pada proses pergantian sebelumnya, bahkan dari Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ke Gatot Nurmantyo juga mulus-mulus saja dan tidak ada aroma kampanye yang berlebihan seperti sekarang.

Angkatan Darat

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meyakini bahwa Panglima TNI akan jatuh ke matra Angkatan Darat (AD).

"Insya Allah dalam waktu dekat, Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi kepada wartawan, Jumat 3 September 2021. Tak hanya itu, Effendi juga bicara soal pengganti Andika sebagai KSAD.

"Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD," kata legislator PDIP itu.

Sementara itu beredar di media sosial selebaran undangan Konferensi pers dan Deklarasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang diinisiasi oleh Indonesian Maritime Student.

Dalam undangan yang beredar disebutkan bahwa kegiatan tersebut akan digelar pada Sabtu 4 September 2021 di Kedai Avicena Jakarta Timur.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan TNI Angkatan Laut.

"TNI AL memahami bahwa pemilihan Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan TNI AL sampai saat ini masih fokus untuk mendukung program pemerintah menanggulangi Covid 19 melalui serbuan vaksinasi," kata Julius saat dikonfirmasi pada Kamis 2 September 2021.

Sebelumnya Yudo juga diterpa isu serupa, yakni selebaran di media sosial terkait konferensi Pers bertajuk “Mendukung TNI Angkatan Laut untuk Menjadi Panglima TNI” yang diinisiasi oleh Aliansi Pengamat Kebijakan Publik.

Dalam selebaran tersebut tercantum kegiatan akan dilaksanakan pada Jumat 20 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB di Jalan Wijaya Raya Nomor 1A, Petogogan, Jakarta Selatan.

Julius juga menegaskan bahwa TNI AL tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. (gita/reza/tribunnetwork/cep)