Berita Internasional

Utusan ASEAN untuk Atasi Krisis Myanmar Datangi Pemerintah Junta, Minta Akses Temui Aung San Suu Kyi

Erywan Yusof juga mencari akses untuk bertemu dengan pemimpin pemerintahan yang dikudeta, Aung San Suu Kyi.

AFP
Aksi demonstrasi di Mandalay, Myanmar, 3 Maret 2021. Utusan ASEAN untuk Atasi Krisis Myanmar Datangi Pemerintah Junta, Minta Akses Temui Aung San Suu Kyi 

TRIBUN-BALI.COM - Diplomat Brunei Darussalam, Erywan Yusof, yang ditunjuk ASEAN menjadi utusan khusus untuk mengatasi krisis di Myanmar, berhasil menemui pemerintah militer atau junta, pada Sabtu (4/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Erywan Yusof bernegosiasi dengan militer mengenai persyaratan kunjungan ke negara itu.

Selain itu, Erywan Yusof juga mencari akses untuk bertemu dengan pemimpin pemerintahan yang dikudeta, Aung San Suu Kyi.

Dikutip dari CNA, Erywan Yusof mengatakan, ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan dia ke Myanmar.

Baca juga: Korban Tewas Akibat Kudeta Militer Myanmar Sudah Melampaui 1.000 Orang

Namun, sebelum melakukan kunjungan itu, Erywan Yusof memerlukan jaminan.

Dia juga harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukannya, dan apa saja hal dilarang dilakukannya.

"Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan," kata Erywan Yusof.

"Saya harus dapat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung," tambahnya.

Adapun mengenai pertemuannya dengan Aung San Suu Kyi, pihak ASEAN telah meminta untuk mencari akses ke Aung San Suu Kyi.

Permintaan itu telah diajukan ke Dewan Administrasi Negara, yang diketuai oleh pemimpin junta Min Aung Hlaing, kata Erywan Yusof.

Untuk diketahui, ASEAN telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan yang meletus di Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari 2021.

ASEAN juga telah membuka dialog antara penguasa militer dan lawan-lawan mereka.

ASEAN menugaskan Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri kedua Brunei, pada bulan lalu untuk memimpin upaya ini.

Militer mengambil alih pemerintahan setelah menuduh penyimpangan dalam pemilihan yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi pada November 2020.

Baca juga: Vaksinasi di Myanmar Dimulai Namun Junta Militer Tak Memiliki Rencana Beri Vaksin ke Etnis Rohingnya

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved