Breaking News:

Berita Buleleng

125 Bidang Lahan Pekarangan Desa Sumberklampok Segera Diterbitkan

Panitia Pertimbangan Landreform (P2L) dan cek lapang melaksanakan sidang terkait penerbitan 125 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk warga Desa

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: M. Firdian Sani
Tribun Bali/Ady Sucipto
Perbekel Sumberklampok Wayan Sawitra Yasa - 125 Bidang Lahan Pekarangan Desa Sumberklampok Segera Diterbitkan 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Panitia Pertimbangan Landreform (P2L) dan cek lapang melaksanakan sidang terkait penerbitan 125 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Senin (6 September).

Sidang digelar di balai desa setempat. 

Perbekel Desa Sumberklampok, Wayan Sawitra Yasa mengatakan, setelah sidang dilaksanakan, tahap selanjutnya ialah tinggal menunggu sertifikat diterbitkan oleh BPN Buleleng.

Sertifikat kemudian rencananya akan dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

125 bidang tanah yang akan di terbitkan SHM ini kata Sawitra merupakan lahan pekarangan.

UPDATE Kasus Bentrok di Sidatapa, Polisi Minta Keterangan Anggota Satpol PP dan Dishub Buleleng

"Untuk lahan pekarangan itu totalnya  ada 928 bidang. Yang sudah diterbitkan SHM dan sudah dibagikan itu baru 800 bidang. Sisanya lagi 125 baru tadi menjalani sidang.  Lagi tiga bidang, karena berbatasan dengan hutan negara, jadi ditunda dulu sidangnya. Kami masih menunggu keputusan dari instansi terkait," jelasnya. 

Selain lahan pekarangan, Sawitra menyebut, ada 687 bidang lahan pertanian, dengan luas sekitar 359 hektar yang dalam waktu dekat juga akan menjalani sidang retribusi tanah.

Demikian dengan penerbitan sertifikat fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, lapangan, pura dan masjid, rencananya akan dilakukan pada tahap ke tiga, atau pada 2023 mendatang. 

"Untuk lahan pertanian, sudah selesai pengukuran. Besok (Selasa,red) tinggal tanda tangan sporadik dan pengisian formulir di masing-masing banjar. Sejauh ini dalam proses penerbitan sertifikat, kendalanya  tidak bisa memuaskan keseluruhan masyarakat. Ada warga yang nanya kenapa dapat luasan sekian. Kami jelaskan ada kriterianya. Perjuangan untuk penerbitan SHM ini  kolektif. Bukan soal luasan, tapi berjuang untuk mendapatka  hak milik," jelasnya. 

Baca juga: Lowongan Kerja Buleleng, Toko Widhia Amerta Buka Loker Untuk Posisi Sales Marketing

Sementara disinggung terkait rencana pembangunan bandara, Sawitra menyebut sejuah ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Namun Sawitra tidak, menampik, pada Kamis mendatang ia diundang oleh Dinas PUPR bersama perangkat dari empat  desa penyanding. Konon undangan itu untuk membahas terkait tahapan rencana pembangunan bandara. "Kamis nanti saya diundang oleh PUPR. Mungkin terkait tahapan rencana pembangunan bandara," tutupnya. (*)

Ikuti berita terkini Buleleng
 

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved