Breaking News:

Berita Bali

Tanggapi Rekomendasi Komnas HAM, MDA Bali Terbitkan Surat Larangan Terkait ISKCON

Setelah Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, akhirnya menjawab secara resmi

Penulis: AA Seri Kusniarti | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/AA Seri Kusniarti
Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA), Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (kiri). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi, perihal kasus hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan Yayasan ISKCON-Indonesia di Bali.

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, akhirnya menjawab secara resmi melalui surat nomor 412/MDA-Prov Bali/IX/2021 tentang Tanggapan atas Rekomendasi Komnas HAM RI Atas Perilaku Yayasan ISKCON Indonesia di Bali. 

Pada surat yang ditanda tangani Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, dan Panyarikan Agung tersebut, menegaskan bahwa Komnas HAM RI, dalam surat rekomendasi yang disampaikan, malah mengaburkan fakta-fakta.

Bahwa ISKCON dan atau Yayasan ISKCON dan atau Hare Krishna di Bali serta pada umumnya di Indonesia, telah melakukan perbuatan tercela.

Baca juga: Polemik Keberadaan ISKCON di Bali, Dirjen Bimas Hindu Kemenag dan Komnas HAM Datangi MDA Bali

Sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat jawaban MDA Provinsi Bali kepada Komnas HAM RI terdahulu yakni surat nomor 357/MDA-Prov Bali/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021. 

MDA dalam surat tanggapan atas rekomendasi Komnas HAM RI tersebut, juga menegaskan bahwa ajaran Hare Krishna di bawah naungan ISKCON adalah sangat berbeda jika dibandingkan dengan Hindu Indonesia pada umumnya dan khususnya dengan Hindu Dresta Bali atau Hindu Bali. 

Secara tegas MDA menyampaikan bahwa kasus yang ditangani oleh Komnas HAM RI, Tentang ISKCON bukanlah kasus hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Melainkan kasus tentang perilaku sangat tercela yang telah dilakukan oleh ISKCON atau Yayasan ISKCON atau Hare Krishna beserta para tokoh dan anggotanya. 

Perbuatan tercela yang dimaksud menurut Majelis Desa Adat adalah perilaku yang secara massif dan sistematis, ingin menghancurkan agama Hindu Dresta Bali dengan mengganti tradisi, ajaran dan konsep keyakinan yang telah dipegang teguh selama ribuan tahun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved