Breaking News:

Berita Bali

MC Perempuan Bali Curhat Dilarang Terlihat di Acara, Menteri Bintang: Jangan Ada Diskriminasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mendorong semua tempat kerja, baik formal maupun informal untuk tidak melakuka

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mendorong semua tempat kerja, baik formal maupun informal untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan adanya kebijakan yang bersifat inklusif di tempat kerja. 

Hal ini turut memperkuat komitmen negara untuk menjalankan amanat Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Baca juga: Transpuan Perwaron Bagi-bagi Nasi di Denpasar, Sekaligus Kampanye Stop Stigma dan Diskriminasi

“Semua kebijakan, program, dan kegiatan di tempat kerja sudah seharusnya mencerminkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemen PPPA secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pekerja dalam bentuk apapun, mulai dari proses perekrutan, menjalankan pekerjaan, promosi jabatan, hingga dalam pemenuhan hak-hak pekerja (gaji, cuti, dan lainnya),” ungkap Menteri Bintang  di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Senin 13 September 2021.

Menanggapi informasi bahwa terjadi diskriminasi terhadap perempuan pekerja event pada beberapa acara yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Menteri Bintang menyatakan hal tersebut seharusnya tidak terjadi.

Baca juga: Jual Perempuan Secara Online Rp 250 Ribu di Jembrana, PM Divonis 3 Tahun 8 Bulan penjara

“Ketika mendapat informasi tersebut Sabtu lalu, saat itu juga saya langsung menugaskan Staf Khusus untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali."

"Saya berharap masalahnya dapat segera diselesaikan agar tidak lagi meresahkan perempuan pekerja event,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang menegaskan, merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari pemimpin hingga staf untuk bersatu-padu memberi ruang terciptanya kesetaraan gender di tempat kerja dan bebas dari semua bentuk diskriminasi. 

Baca juga: Sinyal Kemajuan Perekonomian Indonesia, Menko Airlangga: 60 Persen UMKM Dijalankan Perempuan

Hal itu dapat dimulai dari adanya komitmen, dan kemudian diimplementasikan pada kebijakan, program dan kegiatan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan.

“Lingkungan kerja yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan perempuan, tanpa adanya kekhawatiran terhadap perlakuan diskriminasi, kekerasan maupun pelecehan. Semua pihak perlu bahu membahu mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pekerja."

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved