Bupati Karangasem Segera Rotasi Sejumlah Pejabat Tinggi, Rencana Dilaksanakan Dua Gelombang

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Bupati Karangasem akan  melakukan rotasi dan mutasi pejabat tinggi di wilayah Pemkab Karangasem. Mengingat sebanyak 21 pejabat di Karangasem telah melaksanakaan uji kompetensi. 

Hasilnya sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian & Sumber Daya Manusia (BKSDM).

Kepala BKSDM Karangasem, Gusti Gede Rinceg,  membenarkan, adanya  rencana melakukan rotasi pejabat tinggi.

Rotasi rencananya akan dilaksanakan 2 kali.

Baca juga: BMKG dan BPBD Karangasem Verifikasi Jalur Evakuasi Apabila Terjadi Bencana

Gelombang pertama, rotasi kemungkinan digelar dalam waktu dekat, sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan akhir Desember 2021 nanti.

"Untuk pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) yang digabung  rencananya akan dilakukan lelang jabatan terbuka," ungkap Gusti Gede Rinceg, Selasa (14/9/2021).

Untuk pengabungan OPD saat ini masih pembahasan oleh eksekutif dan legislatif untuk disahkan.

Untuk rotasi gelombang pertama tinggal menunggu izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan melaporkan  hasil uji kompetensi.

Pihaknya berencana melaporkan dan memetakan terlebih dahulu.

Jika diseetujui oleh KASN, proses rotasi akan jalan. Kalau tak disetujui, terpaksa diubah lagi.

Ditambahkan, rencana Pemkab melakukan rotasi terhadap 21 pejabat di Karangasem. Mengingat ke 21 pejabat tersebut telah ikut uji kompetensi.

Yang tidak mengikuti uji kompetensi hanya Kepala Dinas Perikanan serta Dinas Ketenagakerjaan dan Traansmigrasi  (Disnaker).

"Kedua pejabat ini tak ikut karena alasan sakit. OPD yang akan dirotasi yakni diluar penggabungan. Masih  menunggu keputusan dari KASN," imbuh Gusti Gede Rinceg, pejabat asal Kelurahan Padang Kerta, Kec. Karangasem.

Untuk Sekretaris Dewan  harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD.

Baca juga: BERITA DUKA: Ida Pedanda Gede Made Jelantik Karang dari Geria Budakeling Karangasem Lebar

Untuk diketahui, OPD yang digabung sebanyak 7 OPD. Yakni Dinas Perumahaan  dan Permukiman (Perkim)  digabung ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).

Dinas Pariwisata akan digabung dengan Dinas Kebudayaan.

Dinas pengendalian Penduduk ke Dinas Perlindungan anak.(*)

Artikel lainnya di Berita Karangasem