Breaking News:

Buwas Laporkan Adhyaksa Dault ke Polisi, Diduga Menggelapkan Aset Kwarnas Pramuka

Di antara objek perkara yang bermasalah ialah berkaitan dengan pom bensin di wilayah Cibubur, Jakarta Timur.

Editor: DionDBPutra
KOMPAS.COM/GARRY ANDREW LOTULUNG
Ketua Kwarnas Pramuka Komjen (Purn) Budi Waseso. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka melaporkan mantan Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault ke Bareskrim Polri.

Ketua Kwarnas Pramuka Komjen (Purn) Budi Waseso mengatakan, institusinya melaporkan Adhyaksa atas dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat dalam pengelolaan aset lembaga.

Di antara objek perkara yang bermasalah ialah berkaitan dengan pom bensin di wilayah Cibubur, Jakarta Timur.

Baca juga: 14 Agustus 2021 adalah Hari Pramuka ke-60, Berikut ini Sejarah Gerakan Kepanduan di Indonesia

Baca juga: Sosok Baden Powell, Bapak Pramuka Dunia Lahir 22 Februari 164 Tahun yang Lalu, Berikut Ini Karyanya

”Yang kami laporkan utama ini adalah aset masalah pengelolaan pom bensin di Cibubur,” kata Budi saat dihubungi, Selasa 14 September 2021.

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso menduga pengelolaan aset yang dilakukan oleh Adhyaksa selama menjabat Ketua Kwarnas Pramuka periode 2013-2018 tidak transparan.

Selain itu, pemanfaatan aset selama Adhyaksa menjabat Ketua Kwarnas Pramuka juga dinilai tak sesuai ketentuan.

Buwas mengatakan bahwa bidang Hukum Kwarnas telah melakukan kajian terhadap sejumlah aset yang dikelola lembaganya. Kemudian didapati dugaan pelanggaran hukum dalam proses tersebut sehingga pihaknya memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke ranah pidana.

"Nah jadi itu tidak transparan dan pemanfaatannya juga tidak terbuka. Saya kira juga tidak sesuai ketentuan dan aturan, baik secara UU maupun secara AD/ART di pramuka atau Kwarnas," tutur Buwas.

"Ada penyimpangan-penyimpangan, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, ada pemalsuan di situ, banyak hal lah ya. Itulah yang akhirnya dilaporkan oleh Biro Hukum, Waka Aset dan Waka Aset Kwarnas kepada Bareskrim atau kepolisian. Nanti tinggal dibuktikan dalam pidana itu, apakah benar terjadi tindak pidana," lanjut Buwas.

Dalam laporannya ke Bareskrim, Buwas mengatakan pihaknya telah melampirkan bukti atau dokumen perjanjian-perjanjian yang dinilainya tak sesuai hukum.
Misalnya, berkaitan dengan pengelolaan aset yang hanya dapat dilakukan selama satu periode jabatan Ketua Kwarnas alias lima tahun. Ia merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved