Breaking News:

Berita Bali

DPD PDIP Bali Lapor Polisi, Akun Medsos Sebar Hoaks Megawati Meninggal

DPD PDIP Bali mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali untuk melaporkan sejumlah akun media sosial

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/Ragil Armando
Para kader PDIP di seluruh Bali mendadak mendatangi sebagai Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang ada di seantero Pulau Dewata, seperti di Polda Bali, Selasa pagi. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Bali mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali untuk melaporkan sejumlah akun media sosial atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks, Selasa 14 September 2021.

Akun medsos itu sebarkan hoaks Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meninggal dunia.

Langkah melaporkan kasus ini ke polisi pada hari yang sama juga ditempuh seluruh DPC PDIP di semua kabupaten dan kota di Bali.

Laporan mereka di SPKT Polda Bali diterima Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol Ary Satriyan.

Baca juga: Jadi Mafia Tanah 5,5 Ha, Mantan Kepala Desa di Nusa Penida Kini Mendekam di Sel Tahanan Polda Bali

"Kami melaporkan tentang dugaan tindak pidana penyeberan berita bohong terhadap pimpinan kami, bahwa pada tanggal 9 September 2021 secara terpisah dan beruntun ada 12 akun Twitter yang mengatakan bahwa ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dibilang meninggal dunia dan dibilang sakit padahal sehat. Kami ada bukti-bukti, kata-katanya jelas dan kami simpan di WhatsApp," ujar Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, I Made Suparta.

Ia mengatakan, laporan dilakukan serentak oleh pengurus partai bersama tim hukum di seluruh Bali dan Indonesia.

Setelah dikaji, 12 akun Twitter itu diduga melanggar sejumlah pasal UU ITE.

"Akun-akun tersebut sudah jelas sekali melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 40 Undang-Undang RI No 19 2008 tentang UU ITE," paparnya

"Juga ada KUHP pasal 390 dan bahkan kita sampaikan di sini melanggar pasal 14 dan 15 UU 41 tahun 1946," kata Suparta.

Dia mengatakan, perbuatan pemilik 12 akun Twitter tersebut mencederai dan menganggu harkat dan martabat Megawati Soekarnputri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved