Breaking News:

Per Juli 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Nyaris Rp 6 Ribu Triliun

Laporan teranyar Bank Indonesia mengungkap utang Indonesia hingga Juli 2021.

Editor: Aloisius H Manggol
ISTIMEWA/KONTAN
ILUSTRASI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dukungan LPEI di dalam mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi - Sri Mulyani Minta LPEI Gencarkan Ekspor, Upaya Percepat Pemulihan Ekonomi dari Pandemi 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Laporan teranyar Bank Indonesia mengungkap utang Indonesia hingga Juli 2021.

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Juli 2021 telah mencapai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 5.919 triliun (asumsi kurs Rp 14.239 per dolar AS).

“Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy),” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, Rabu (15/9/2021).

Erwin melanjutkan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Nirwan dan Indra Bakrie Lunasi Utang Rp 22,67 Miliar, Jumat Menghadap Satgas BLBI

Untuk ULN Pemerintah, tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN Pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.

Lanjut Erwin, Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Baca juga: Setelah Keluarga Cendana, Sri Mulyani Panggil Keluarga Bakrie, Tagih Utang Rp 22,67 Miliar

Yang belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

“Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” ucap Erwin.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved