Breaking News:

Bertemu Presiden Jokowi, Pedagang Warteg Minta Pemutihan BI Checking

Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan beberapa keluhan yang dialami, mulai dari kurangnya biaya hidup hingga terlilit utang akibat pandemi Covid-19.

Editor: DionDBPutra
YouTube Sekretariat Presiden RI
Presiden RI Joko Widodo. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pelaku usaha Warteg yang tergabung dalam Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) ke Istana Negara pada Rabu 15 September 2021.

Pertemuan secara tertutup itu juga diikuti oleh para asosiasi pedagang lainnya.

Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan beberapa keluhan yang dialami, mulai dari kurangnya biaya hidup hingga terlilit utang akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Semua Pedagang di Kabupaten Bangli Telah Divaksinasi, Target PAD Belum Tercapai

Baca juga: Jaga Imun Tubuh Saat Pandemi Covid-19, Pedagang dan Jukir di Pasar Kusamba Klungkung Diberi Vitamin

"Alhamdulillah dalam pertemuan kami dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu, 15 September 2021 di Istana Negara, bersama asosiasi pedagang lainnya, Presiden telah mendengarkan keluhan kami dan akan segera merealisasikan tuntutan kami Kowantara," kata Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni dalam keterangan tertulis, Kamis 16 September 2021.

Dalam pertemuan tersebut, terang Mukroni, pihaknya membeberkan sejumlah tuntutan.

Pertama stimulus biaya hidup sehari-hari rakyat kecil harus disubsidi seperti listrik, air, telepon, sembako, dan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Sebab, kata Mukroni, mereka yang kena imbas pandemi adalah rakyat bawah.

"Kedua, UMKM terutama warteg-warteg sekarang dililit kredit macet akibat pandemi dan ini mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pembiayaan untuk melangsungkan usahanya," terangnya.

Ketiga, lanjutnya, akibat sulitnya akses permodalan akibat kondisi pandemi Covid-19, maka pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mempermudah untuk UMKM dalam hal ini warteg-warteg untuk memperoleh akses permodalan dengan bunga yang terjangkau.

Lebih lanjut, Mukroni menyebut bahwa untuk memuluskan langkah tersebut maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved