Breaking News:

Berita Denpasar

Polda Bali Sita SHM Palsu Pura Uluwatu, BPN Masih Bungkam Soal Legalitas HGB PT. MG

Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Syamsi, SH telah menyita dan mengembalikan dokumen sertifikat hak milik (SHM) bernomor 5048 berlabel "B" mil

Istimewa
Ilustrasi sertipikat - Polda Bali Sita SHM Palsu Pura Uluwatu, BPN Masih Bungkam Soal Legalitas HGB PT. MG 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Syamsi, SH telah menyita dan mengembalikan dokumen sertifikat hak milik (SHM) bernomor 5048 berlabel "B" milik Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, belum lama ini melalui Notaris Nyoman Sudjarni SH. 

Sedangkan SHM berlabel "A" yang notabene palsu disita oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. 

Namun hingga kini, pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali dan BPN Badung masih memilih bungkam alias enggan memberikan keterangan resmi terkait legalitas SHM palsu tersebut.

SHM palsu tersebut sudah dilepas haknya dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5074 seluas 38.650 M2 kepada PT. Marindo Gemilang (MG) yang berlokasi di Surabaya Jawa Timur. 

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Bali Proses Laporan PDIP Soal Kasus Dugaan Hoaks Megawati Meninggal Dunia

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali telah mengeluarkan surat keputusan nomor SK 0001/HGB/BPN.51/2014, tanggal 2 April 2014 tentang pemberian HGB kepada PT. MG berkedudukan di Surabaya Jawa Timur atas tanah di SHM nomor 5048 Pura Jurit, yang dimatikan karena dihapus haknya seluruhnya berdasarkan keputusan tersebut. 

Saat coba dikonfirmasi wartawan, pada Kamis 16 September 2021, Kepala BPN Badung Made Daging enggan memberikan komentar resmi apapun terkait hal itu. 

Pun halnya, Penata Pertanahan Muda BPN Bali, Eka Arya Wirata yang saat dikonfirmasi juga irit bicara dan menyampaikan itu bukan kewenangannya 

"Terkait riwayat tanah itu hal yang dikecualikan dalam aturan kami. Riwayat tanah hanya dapat diberikan kepada pemilik tanah dan/instansi yang mempunyai kewenangan dalam rangka penegakan hukum. Untuk riwayat penanganan laporan di kepolisian, terkait penyitaan mungkin bisa tanyakan ke penyidik mengenai hal tersebut. Terima kasih," terang Eka melalui singkat melalui whatsapp. 

Baca juga: HUT ke-66 Lalu Lintas Bhayangkara, Ditlantas Polda Bali Salurkan Bantuan kepada Lansia 

Menanggapi enggannya pihak BPN berkomentar soal legalitas HGB yang bermuara dari SHM palsu ini, seorang sumber berkompeten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, harus ada kepastian hukum yang tetap. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved