Breaking News:

Berita Buleleng

Satpol PP Larang Jualan di Shortcut Titik 5-6, Pedagang Anggap Kata Gubernur Bali Sebagai Janji

Pedagang kaki lima di jalur shortcut atau jalan baru batas kota Singaraja-Mengwitani titik 5-6 mendatangi kantor Satpol PP Buleleng

Ratu Ayu Asri
Sejumlah pedagang kaki lima di jalur shortcut titik 5-6 saat mengikuti mediasi di kantor Satpol PP Buleleng, Kamis 16 September 2021 - Satpol PP Larang Jualan di Shortcut Titik 5-6, Pedagang Anggap Kata Gubernur Bali Sebagai Janji 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pedagang kaki lima di jalur shortcut atau jalan baru batas kota Singaraja-Mengwitani titik 5-6 mendatangi kantor Satpol PP Buleleng, Kamis 16 September 2021.

Mereka meminta disediakan tempat yang layak agar tetap bisa berjualan di wilayah tersebut.

Seorang pedagang bakso di jalur Shortcut titik 5-6, Jero Mangku Nyoman Inget (50) mengatakan, sejak jalur shortcut diresmikan, ia bersama empat pedagang lainnya langsung membangun lapak sederhana di sempadan jalan tersebut.

Namun Satpol PP bergeming, mereka diberi waktu dua pekan bongkar lapak.

Baca juga: Datangi Kantor Satpol PP Buleleng, Pedagang Minta Tetap Diizinkan Jualan di Jalur Shortcut Titik 5-6

Selama berjualan di jalur shortcut, kata Inget, penghasilan yang didapatkan cukup menjanjikan dengan nilai paling sedikit Rp 1,5 juta per bulan.

Belakangan Satpol PP Provinsi Bali memintanya untuk tidak lagi berjualan di jalur tersebut dan segera membongkar lapak.

Sementara, saat pembebasan lahan dilakukan, Gubernur Bali, kata Nyoman Inget, sempat menyebut shortcut dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia pun berharap pemerintah dapat memenuhi janji tersebut, dengan tetap mengizinkan mereka berjualan di sempadan shortcut dengan membangunkan tempat yang lebih layak.

"Waktu masih pembebasan lahan, Gubernur sempat bilang shortcut ini dibangun untuk membangun perekonomian seluas-luasnya. Dijanjikan bisa digunakan oleh warga setempat untuk mencari nafkah. Jadi kami berharap, tetap diizinkan untuk jualan di tempat itu. Kalau misalnya kesannya semrawut, mohon dengan hormat dibuatkan tempat yang bagus, biar kami bisa mencari nafkah," kata dia.

Kepala Satpol PP Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, awalnya pihaknya memberikan batas waktu selama satu pekan kedepan untuk para pedagang membongkar lapaknyanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved