Sekjen PBB Menegur Pemimpin Dunia Atas Distribusi Vaksin yang Tidak Adil

TRIBUN-BALI.COM, NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegur dunia atas distribusi vaksin Covid-19 yang tidak adil.

Ia menyebut ketidakadilan vaksin itu sebagai hal yang vulgar dan memberi dunia "nilai F dalam Etika".

"Ini adalah tuntutan moral dari keadaan dunia kita. Ini tidak sopan. Kita lulus dalam ujian sains, tetapi kita mendapat nilai F dalam Etika," kata Guterres pada Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa 21 September 2021.

Baca juga: Jutaan Warga Afghanistan  Kini Terancam Kelaparan, Sekjen PBB Minta Berdialog Dengan Taliban 

Baca juga: Joe Biden dan Sekjen PBB Bahas Kemitraan Menangani Pandemi Covid-19

Berbicara dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia itu, Guterres mengatakan gambar-gambar dari berbagai belahan dunia tentang vaksin yang kadaluwarsa, tidak digunakan dan berakhir di tempat sampah, menunjukkan "kisah zaman kita".

Ia menyoroti bagaimana mayoritas negara yang lebih kaya telah diimunisasi sedangkan lebih dari 90 persen penduduk Afrika bahkan belum menerima satu dosis pun.

Dari 5,7 miliar dosis vaksin virus corona yang diberikan di seluruh dunia, hanya 2 persen di antaranya yang disalurkan di Afrika.

Ia mendorong rencana global untuk memvaksin 70 persen populasi dunia pada paruh pertama tahun depan.

Guterres, yang akan memulai masa jabatan kedua sebagai Sekjen PBB selama lima tahun ke depan pada 1 Januari 2022, juga memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat.

Ia khawatir persaingan antara kedua negara adidaya tersebut akan membawa dunia menuju menuju dua setelan aturan ekonomi, perdagangan, keuangan, dan teknologi yang berbeda; dua pendekatan yang berbeda dalam pengembangan kecerdasan buatan; dan pada akhirnya dua strategi militer dan geopolitik yang berbeda pula.

"Ini mungkin menjadi bencana. Ini akan jauh lebih sulit diprediksi daripada Perang Dingin," ujar Guterres.

Indonesia persempit kesenjangan vaksin

Indonesia terus berupaya mempersempit kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 antara negara maju dan negara berkembang dengan mengangkat isu tersebut pada Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB).

Selain menjadi isu prinsip yang terus diperjuangkan Indonesia sejak awal pandemi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus mendorong pemajuan isu tersebut karena memiliki tanggung jawab tambahan sebagai salah satu ketua bersama COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group.

“Jadi saya akan terus menyuarakan isu kesetaraan vaksin bagi semua negara,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers virtual dari New York, Amerika Serikat, Rabu 22 September 2021.

Menlu Retno memaparkan bahwa pada awal pidato yang disampaikan dalam pembukaan High Level Segment Sidang Majelis Umum, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyoroti ketimpangan akses terhadap vaksin yang masih sangat lebar.

Ketimpangan itu tentu akan membuat dunia kesulitan untuk dapat pulih dan keluar dari pandemi.

Guterres menyinggung bagaimana mayoritas negara yang lebih kaya telah diimunisasi sedangkan lebih dari 90 persen penduduk Afrika bahkan belum menerima satu dosis pun.

Dari 5,7 miliar dosis vaksin virus corona yang diberikan di seluruh dunia, hanya 2 persen di antaranya yang disalurkan di Afrika.

Guterres mendorong rencana global untuk memvaksin 70 persen populasi dunia pada paruh pertama tahun depan.

“Secara khusus, Sekjen PBB menggarisbawahi pentingnya dunia berkolaborasi untuk memenuhi harapan masyarakat internasional,” tutur Retno.

Presiden Sidang ke-76 PBB Abdulla Shahid menyampaikan beberapa prioritas yang akan diusung selama kepemimpinannya, yaitu pandemi Covid-19, terutama isu mengenai kesenjangan vaksin, perubahan iklim, gender, pemuda, dan reformasi PBB.

Tidak seperti tahun lalu yang seluruhnya diselenggarakan secara virtual karena pandemi, SMU PBB kali ini dilakukan secara hybrid.

Sebanyak 195 negara dijadwalkan berpartisipasi dalam High Level Week SMU PBB tahun ini, 107 di antaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir maupun yang menyampaikan pernyataan secara virtual.

Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato secara virtual pada Sidang Umum ke-76 PBB pada Rabu sore waktu New York atau Kamis pagi 23 September 2021 waktu Jakarta.

Dari Asia Tenggara, hampir semua pemimpin menyampaikan pernyataan secara virtual, kecuali Presiden Vietnam. (antara)