Breaking News:

Sponsored Content

Gubernur Koster Ingin Ada Kepastian Hukum, Pemerintah Serahkan 813 SHM ke Warga Desa Sumberklampok

Pemerintah kembali menyerahkan 813 lembar sertifikat hak milik (SHM) atas bukti kepemilikan tanah, kepada warga Desa Sumberklampok,

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan secara simbolis SHM kepada warga Desa Sumberklampok, Rabu (22/9/2021) 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG- Pemerintah kembali menyerahkan 813 lembar sertifikat hak milik (SHM) atas bukti kepemilikan tanah, kepada warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Sertifikat itu diserahkan Presiden RI Joko Widodo secara virtual, Rabu (22/9), sedangkan di Buleleng dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan pejabat lainnya.

“Saya yakin, hari ini merupakan hari bersejarah dan membahagiakan bagi warga Desa Sumberklampok, karena baru mendapatkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah garapan secara gratis dibiayai penuh dari APBN, sehingga memiliki kepastian masa depan, setelah mengalami perjuangan yang cukup panjang yaitu 61 tahun, sejak 1960,” kata Gubernur Koster.

Gubernur mengatakan, menurut informasi, warga Desa Sumberklampok telah menempati tanah ini secara turun temurun sejak 1923, saat perabasan hutan untuk menjadi kawasan perkebunan oleh Pemerintah Belanda (eigendom verpoonding).

Namun warga belum memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah.

Tanah yang ditempati dan digarap seluas 612,93 ha.

“Kondisi ini terus berlanjut, karena ketika warga mengajukan permohonan hak milik, belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak warga, sehingga warga tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati dan digarap. Hal ini mengakibatkan nasib warga semakin tidak jelas, mengingat sejak 1993 masa pengelolaan tanah oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi telah berakhir,” katanya.

Menurutnya, setelah mempelajari dokumen riwayat tanah, dan membahas bersama Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Koster mempertimbangkan permohonan warga untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati dan digarap melalui kebijakan Reforma Agraria.

Dasar pertimbangannya adalah: pertama, secara faktual warga telah menempati/menggarap tanah secara turun temurun sejak 1923.

Kedua, warga telah berjuang memperoleh hak atas tanah yang ditempati/digarap sejak 1960.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved