PPKM Memberi Dampak Positif, Ekonomi Tumbuh 5 Persen di Kuartal III 2021

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberikan dampak positif sehingga ekonomi diproyeksi bisa tumbuh lima persen di Kuartal III 2021.

Menurut Sri Mulyani, PPKM dapat menjaga dan mengendalikan varian Delta virus Covid-19 di seluruh Indonesia.

"Kalau kita lihat kuartal ketiga, pertumbuhan kita proyeksinya meningkat menjadi 4 persen hingga 5 persen," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Kamis 23 September 2021.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Keluarga Bakrie Menghadap Satgas BLBI Lunasi Utang Rp 22,67 Jumat Lusa

Baca juga: Bicara Soal Integritas, Sri Mulyani Singgung 127 Kepala Daerah Jadi Napi Korupsi

Sri Mulyani menjelaskan, indikator-indikator, baik di sisi konsumsi maupun produksi, menggambarkan resiliensi atau cukup bertahannya ekonomi Indonesia dari hantaman varian Delta.

"Meskipun kemarin kita dihadapkan pada hantaman Delta varian yang berat, ini memberikan optimisme kepada kita. Pertumbuhan ekonomi akan bisa meningkat lebih baik lagi di kuartal 4," katanya.

Namun ia mengingatkan, optimisme itu akan terwujud jika asumsi varian baru, klaster pendidikan, dan ekonomi terkendali dengan baik.

"Sehingga dengan aktivitas itu, tidak harus diinjak rem lagi karena kita dihadapkan pada kenaikan jumlah kasus Covid-19. Selain itu, yang kita khawatirkan adalah banyak masuk ke rumah sakit dan menimbulkan ancaman kematian," ujar Sri Mulyani.

Defisit APBN

Sri Mulyani juga mengatakan, Indonesia mencatat realisasi deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 383,2 triliun per Agustus 2021.

Ia mengatakan, defisit tersebut masih aman atau sebesar 2,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Posisi APBN pada Agustus adalah defisit Rp 383,2 triliun atau 2,32 persen dari PDB. Jangan lupa bahwa di dalam Undang-undang APBN, (target) defisit itu adalah 5,7 persen dari PDB," ujarnya.

Ia merincikan, belanja negara sudah terealisir 56,8 persen atau sebesar RP 1.560,8 triliun dari target RP 2.750 triliun.

"Ini naik 1,5 persen dari tahun lalu. Sementara, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.087,9 triliun atau naik 10,9 persen dan TKDD Rp 472,9 triliun, turun 15,2 persen," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, katanya, realisasi pajak nanti mengalami kenaikan menjadi Rp 741,3 triliun atau 60,3 persen dari target Rp 1.229,6 triliun.

"Berarti ini tumbuh 9,5 persen. Selain itu, Bea Cukai juga masih menunjukkan perbaikan, terutama dikaitkan atau didukung oleh penerimaan bea keluar Rp 158 triliun dari target Rp 215 triliun atau 73,5 persen," katanya.

Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target Rp 299,1 triliun, sudah terealisaai Rp 277,7 triliun atau mencapai 93,1 persen.

Sri Mulyani mengungkapkan adanya kenaikan cukup signifikan dalam PNBP, terutama karena peningkatan harga sumber daya alam.

Terakhir, dia menambahkan, primary balance ada di angka Rp 170 triliun dan realisasi pembiayaan untuk investasi baru 33,5 persen dari target Rp 187,1 triliun.

"Di mana Rp 61,8 triliun sudah terealisir atau 33,5 persen, mengalami kenaikan 127 persen. Kemudian, pembiayaan hingga saat ini dari target Rp 1.006,4 triliun, realisasinya Rp 528,9 triliun atau 52,6 persen," katanya.

Perlinsos Daerah Turun

Terkait penyaluran bantuan sosial, Sri Mulyani mengatakan, belanja perlindungan sosial atau perlinsos di daerah minus 27,4 persen menjadi Rp 5,86 triliun pada Agustus 2021 dibanding periode sama tahun lalu Rp 8,07 triliun.

Menurutnya, angka tersebut setara dengan serapan 0,5 persen dari keseluruhan belanja APBD sebesar Rp 537,93 triliun.

"Perlinsos di daerah justru menurun dan ini tentu disayangkan karena sebetulnya daerah juga tetap memiliki peranan penting. Di mana, belanja pusat naik untuk bansos, terutama pada saat mengalami varian Delta," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendorong penyerapan bantuan sosial yang lambat itu untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

"Belanja di daerah itu tidak mengalami percepatan. Ini kita terus dorong di dalam rapat-rapat koordinasi," kata Sri Mulyani.

Meski dana APBD pemerintah daerah tidak sebesar di pusat, katanya, namun pemerintah daerah tetap memiliki anggaran dan harusnya digunakan untuk membantu masyarakat.

"Membantu, terutama dalam situasi yang luar biasa berat. Saat ini untuk APBD, ada daerah langsung membelanjakan secara besar saat di transfer, ada yang rendah," katanya.

Keyakinan Konsumen

Sri Mulyani berharap membaiknya dampak PPKM bisa meningkatkan kembali indeks keyakinan konsumen atau consumer confidence index.

"Kita harap momentum untuk consumer confidence index ini akan segera terpulihkan dengan status PPKM yang mulai membaik," ujarnya.

Ia menjelaskan, indeks keyakinan konsumen Indonesia memang melemah cukup dalam akibat terjadinya PPKM level 4 pada Juli lalu.

Saat itu, indeks keyakinan konsumen merosot tajam dari level 107 menuju 80,2, hingga masih dalam angka rendah di 77,3 pada Agustus 2021.

Sementara di sisi produksi, Sri Mulyani melihat adanya kenaikan indeks manufaktur Indonesia menuju ke arah positif lagi.

"Purchasing manager indeks manufaktur itu sekarang di 43,7 dan ini masih dalam zona kontraksi. Namun, berbagai suporting indikator menggambarkan bahwa kegiatan manufaktur sebetulnya masih cukup kuat," katanya. (Tribun Netwok/ Yanuar Riezqi Yovanda/sam)