Breaking News:

Berita Bangli

Kelompok Perikanan Berbadan Hukum di Bangli Masih Sedikit, Diduga Ini Penyebabnya

dari ratusan kelompok perikanan di Bangli, hanya 25 kelompok yang telah memiliki badan hukum. Sedangkan sisanya, belum memiliki badan hukum

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Kepala Dinas PKP Bangli I Wayan Sarma 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Jumlah kelompok perikanan di Bangli yang memiliki badan hukum masih tergolong minim.

Padahal dari segi produksi, kelompok perikanan ini tergolong aktif.

Usut punya usut, kendala kelompok perikanan untuk mengurus badan hukum dikarenakan persoalan pajak.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma saat dikonfirmasi Kamis (7/10/2021), membenarkan hal tersebut.

Baca juga: Beri Air Minum ke Orang Tak Dikenal, Ibu Rumah Tangga di Bangli Malah Disekap dan Dirampok

Ungkapnya, dari ratusan kelompok perikanan di Bangli, hanya 25 kelompok yang telah memiliki badan hukum. Sedangkan sisanya, belum memiliki badan hukum.

Kata Sarma, manfaat dari kelompok yang berbadan hukum diantaranya lebih mudah untuk mengakses kredit pinjaman.

Disamping itu, kelompok yang berbadan hukum juga memiliki akses untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Seperti di tahun 2021, pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Perikanan, dan Dana Bagi Hasil (DBH) perikanan, telah memberikan bantuan kepada enam kelompok perikanan.

Untuk DAK Pertanian, bantuan tersebut berupa Minapadi, yakni pemeliharaan ikan bersama budidaya tanaman padi. Ada dua paket atau dua kelompok yang menerima bantuan ini.

“Masing-masing kelompok menerima bantuan berupa bibit ikan sebanyak 20 ribu ekor, dan pakan berupa 1.625 kilogram.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved