Breaking News:

Berita Bali

Upaya Bangkitkan UMKM di Bali, Yassona Launching Aplikasi Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan UMKM menuju UMKM yang berdaya saing tinggi

BNI
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membubuhkan tanda tangannya saat kunjungan di booth BNI didampingi oleh Bp Henry Panjaitan, Direktur Tresury dan Internasional BNI dan Bp Ahmad Salman Somantri, Senior Vice President BNI. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Perseroan Perorangan diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menuju UMKM yang berdaya saing tinggi dan berkelas dunia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada launching aplikasi perseroan perorangan di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat 8 Oktober 2021.

Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan unsur Forkompimda Provinsi Bali tersebut, Yasonna menyebutkan pemerintah berupaya keras untuk menahan dampak pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan dampak yang dirasakan oleh seluruh sektor dan menyebabkan economic setbacks dengan menerbitkan sejumlah kebijakan.

Salah satunya program khusus bagi UMKM berupa subsidi bunga kredit perbankan, penyaluran bantuan modal dan pembiayaan investasi, insentif pajak, hingga penyaluran bantuan presiden.

Baca juga: Menkumham Yassona Launching Aplikasi Perseroan Perorangan di Bali, Harapkan Jadi Kebangkitan UMKM

“Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM turut berupaya membantu sektor usaha, khususnya UMK, melalui hadirnya bentuk badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan yang merupakan sebuah terobosan dan yang pertama di dunia.” ujar Menkumham Yasonna.

Perseroan perorangan merupakan jenis badan hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan adanya perseroan perorangan tersebut, maka pelaku usaha dalam hal ini usaha mikro dan kecil, dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang.

Adapun kelebihan lain yang dimiliki oleh perseroan perorangan adalah, pertama memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Kedua pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris.

Ketiga UU Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved