Breaking News:

Berita Gianyar

Desa Adat Jero Kuta Pejeng Memanas,Pasca Bendesa Ditetapkan Tersangka,2 Krama Diusir dari Tanah Adat

dua krama Desa Adat Jero Kuta itu diberi waktu hanya dalam dua minggu untuk mengkemasi barang-barangnya dari pekarangan adat yang ditempati secara

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Situasi tegang pasca prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali membacakan sanksi untuk krama yang melaporkan prajuru ke polisi, Minggu 10 Oktober 2021 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR -  Kasus pelaporan prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali semakin memanas, Minggu 10 Oktober 2021.

Dimana prajuru adat bersama krama (warga) setempat menggelar rapat, memutuskan dua orang krama yang melaporkan Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Cokorda Gede Putra Pemayun hingga saat ini menjadi tersangka di Polres Gianyar, mendapatkan sanksi pengusiran dari tanah adat.

Dua orang tersebut adalah mereka yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang akibat melaporkan prajuru setempat karena tidak terima tanah teba (belakang rumah) disertifikasi atas nama milik desa adat.

Dalam rapat tersebut terungkap, dua krama Desa Adat Jero Kuta itu diberi waktu hanya dalam dua minggu untuk mengkemasi barang-barangnya dari pekarangan adat yang ditempati secara turun-temurun. 

Baca juga: Pengerjaan Pasar Gianyar Hampir 100 Persen, Pelaksana: Sebentar Lagi Kita Buka Papan Pembatas Proyek

Bila dalam hitungan dua minggu masih berdiam diri, maka pekaranganya akan dieksekusi oleh adat dan diusir secara paksa.

Selain membacakan keputusan adat untuk dua krama ini, prajuru yang mendapat dukungan sebagian besar krama Desa Adat Jero Kuta Pejeng ini juga membacakan sanksi untuk 160 kepala keluarga (KK) atau 80 song (rumah pekarangan adat), diberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan adat selama dua bulan.

Dalam hal tersebut, prajuru setempat menegaskan tidak akan menolerir sanksi yang telah dikeluarkan. Sebab toleransi itu dinilai melanggar hukum adat yang bisa menjerat prajuru itu sendiri.

Dimana ketika prajuru tidak mematuhi aturan tersebut, maka mereka bisa kena sanksi dua kali lipat dari krama yang dikenakan sanksi.

Dalam pembacaan sanksi ini, ada warga yang ingin membela krama yang dikenakan sanksi. Sontak, krama yang berada di pihak desa adat naik pitam.

Dimana krama yang keberatan tersebut hampir menjadi bulan-bulanan kekesalan krama yang berada di pihak adat.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved