Breaking News:

Berita Klungkung

Kasus Dugaan Korupsi di LPD Desa Adat Ped, Kejari Klungkung Tetapkan 2 Tersangka

Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan dua orang tersangka, dalam kasus dugaan korupsi di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Desa Adat Ped, Nusa Penida

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kajari Klungkung Shirley Manutede bersama dengan Kasi Intel Erfandy Kurnia dan Kasi Pidsus Bintarno saat memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Desa Adat Ped, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Kamis 14 Oktober 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan dua orang tersangka, dalam kasus dugaan korupsi di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Desa Adat Ped, Nusa Penida, Klungkung, Kamis 14 Oktober 2021.

Kedua tersangka ditetapkan setelah penyidik pidsus melakukan penyelidikan selama 5 bulan.

"Setelah kami melakukan ekspose bersama dan menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi di LPD Desa Adat Ped," ujar Kajari Klungkung Shirley Manutede saat ditemui di ruangannya, Kamis 14 Oktober 2021.

Kedua tersangka tersebut yakni Ketua LPD Ped berinisial IMS, dan bagian kredit di LPD Ped berinisial, IGS.

Baca juga: Masa Kampanye Pilkel Serentak di Klungkung Digelar 4 Hari, Dilarang Berkerumun

Keduanya terbukti melakukan penyimpangan anggaran di LPD Ped dengan estimasi kerugian sekitar Rp5 miliar.

IMS merupakan tersangka utama, dan dalam aksinya melalukan penyimpangan anggaran di LPD Ped.

Ia dibantu oleh IGS yang merupakan pegawainya.

" Kami sudah melakukan perhitungan internal dan kerugian negara dari kasus ini, kami estimasikan sekitar Rp5 miliar. Untuk kepastian kerugian negaranya, kami juga masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Inspektorat," ujarnya.

Sembari menunggu hasil audit kerugian negara yang tidak kunjung keluar dari Inspektorat Klungkung, pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan beberapa saksi lagi untuk dapat mengungkap secara gamblang kasus ini.

" Tidak menutup ada tersangka lain dalam kasus ini. Tapi kami akan fokus dulu untuk meminta keterangan saksi-saksi terlebih dahulu," jelasnya.

Baca juga: Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta Sebut Desa Harus Menjadi Pelopor Pencegahan Narkoba

Kedua tersangka disangkakan primair Pasal 2 ayat (1) UU No.3  tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah atas UU No 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Subsidair Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang  Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (*)

Berita lainnya di Berita Klungkung

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved