Breaking News:

Pemerintah Akan Hentikan Penjualan Sepeda Motor Bensin Mulai Tahun 2040

Penyetopan penjualan motor bensin ini masuk dalam prinsip dan peta jalan (roadmap) pemerintah untuk mencapai net zero emission

Editor: DionDBPutra
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Ilustrasi. Pemerintah akan menghentikan penjualan sepeda motor konvensional berbahan bakar bensin pada tahun 2040 mendatang. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menghentikan penjualan sepeda motor konvensional berbahan bakar bensin pada tahun 2040 mendatang.

Penyetopan penjualan motor bensin ini masuk dalam prinsip dan peta jalan (roadmap) pemerintah untuk mencapai net zero emission atau Indonesia bebas emisi karbon pada 2060.

"Di 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT diesel yang beroperasi, lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis 14 Oktober 2021.

Baca juga: Jokowi Perkirakan Industri Mobil Listrik Berkembang Pesat dalam Waktu Dekat

Baca juga: Tahun 2021, Gubernur Koster Dorong Penggunaan Panel Surya dan Motor Listrik di Bali

Sementara penjualan mobil dengan bensin juga dihentikan pada 2050. Namun sebelum menyetop penjualan motor dan mobil berbahan bakar bensin, pemerintah akan lebih dulu mencapai target lain.

Arifin menjelaskan, dalam peta jalan itu ada lima prinsip utama yang diterapkan, yaitu peningkatan pemanfaatan EBT, pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," jelas Arifin.

Arifin menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Di tahun ini, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.

Dengan aturan itu, nantinya tidak ada tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi.

Lalu pada 2022, pemerintah menargetkan penggunaan kompor listrik di 2 juta rumah tangga per tahun. Kemudian pada 2024, akan dibangun interkoneksi, jaringan listrik pintar, dan smart meter.

Pada 2025, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendominasi bauran energi baru terbarukan (EBT), di mana porsinya mencapai 23 persen dari total energi nasional.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved