Breaking News:

Berita Gianyar

Pemkab Gianyar Kekurangan 6.340 Pejabat, Tahun Ini Batal Rekrut PPPK Lantaran Terkendala Anggaran

Hal ini disampaikan saat memberikan saran Pemkab Gianyar mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

tribunstyle
ilustrasi PNS. Pemkab Gianyar Kekurangan 6.340 Pejabat, Tahun Ini Batal Rekrut Batal Rekrut PPPK Karena Terkendala Anggaran 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Jumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali terungkap tidak proporsional.

Dimana, dari 12.039 yang dibutuhkan untuk pejabat pelaksana, pejabat fungsional dan pejabat structural, Bezetting atau jumlah pegawai yang tersedia hanya 5.699 orang.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Senin 18 Oktober 2021.

Hal ini disampaikan saat memberikan saran Pemkab Gianyar mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Seleksi PPPK Tahap 2 Lebih Berpeluang, 1.035 Formasi Guru di Tabanan Masih Kosong

Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Gianyar, Made Mahayastra, terkait pengangkatan PPPK ini, pihaknya masih melakukan kajian terhadap bezetting dan kebutuhan pegawai sesuai formasi, yang nantinya dilakukan secara terintegrasi dengan pengadaan Aparatur Sipil Negera (ASN).

Saat itu ia juga menyampaikan bahwa keadaan ASN saat ini juga tidak sesuai standar.

"Berdasarkan jenis jabatan sesuai standar adalah untuk pejabat pelaksana sebanyak 5.360 orang dengan bezetting sebesar 1.557 orang, pejabat fungsional sebanyak 5.876 orang dengan bezetting 3.382 orang serta pejabat struktural sebanyak 803 orang dengan bezetting sebesar 760 orang," ujar Mahayastra.

Berdasarkan catatan Tribun Bali, terkait PPPK di Kabupaten Gianyar, pada tahun di awal tahun ini, Dinas Pendidikan Gianyar sempat mengajukan perekrutan sebanyak 1.227 formasi PPPK di tahun ini.

Namun dikarenakan merosotnya pendapatan asli daerah (PAD) Gianyar, hal tersebut pun dibatalkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gianyar, Wayan Wirasa saat itu mengatakan, meskipun ketika mereka diangkat gajinya dibayar oleh pemerintah pusat atau melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, untuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang bersumber dari APBD, pihaknya tidak bisa memenuhi.

Dimana anggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya jika penerimaan tersebut dilakukan, adalah sebesar Rp 24 miliar.  (*)

Artikel lainnya di Berita Gianyar

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved