Breaking News:

Berita Gianyar

Konflik Desa Adat Jero Kuta Pejeng Berakhir di Taman Kantor Bupati Gianyar, Berikut Poin Kesepakatan

Kesepakatan antara Prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali bersama sejumlah warganya akhirnya ditandatangani

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Penandatanganan kesepakatan perdamaian dilakukan di taman kantor Bupati Gianyar, Jumat 22 Oktober 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Kesepakatan antara Prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali bersama sejumlah warganya akhirnya ditandatangani di taman kantor Bupati Gianyar, Jumat 22 Oktober 2021.

Kedua belah pihak pun terlihat saling berjabat tangan.

Sementara, Bupati Gianyar, Made Mahayastra bersama Kapolres Gianyar, AKBP Made Bayu Sutha, dan pejabat lainnya tampak tersenyum menyaksikan perdamaian ini. 

Selain Bupati dan Kapolres Gianyar, penandatanganan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak ini juga disaksikan Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, Dandim 1616/Gianyar, Letkol Inf. Hendra Cipta, dan Sekda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya.

Baca juga: Setujui Tiga Poin Kesepakatan, Penandatanganan Perdamaian Desa Adat Jero Kuta Pejeng Berproses

Adapun poin kesepakatan perdamaian itu yakni, pertama; Kedua belah pihak sepakat untuk tanah sikut satak disertifikatkan atas nama Desa Adat Jero Kuta Pejeng.

Kedua; Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan sertifikat tanah teba yang menjadi objek sengketa, sehingga status tanah tersebut kembali seperti semula tidak bersertifikat (dinolkan).

Ketiga; Apabila ada warga yang menginginkan pengajuan sertifikat terhadap tanah sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) di atas, sepanjang memiliki bukti-bukti kepemilikan atau hak yang jelas dan sah, maka prajuru adat maupun prajuru dinas (Perbekel dan Kelian Dinas/Kaur Kewilayahan) tidak boleh menghalangi serta wajib memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Baca juga: Bupati Ingin Status Tersangka Bendesa Dicabut, Konflik di Desa Jero Kuta Pejeng Menuju Perdamaian

Keempat; Bupati Gianyar akan mengawal proses pensertifikatan dimaksud pada poin 3 (tiga), sehingga tahapan-tahapan pensertifikatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima; Dengan adanya kesepakatan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) di atas selanjutnya pihak I (pertama) bersedia untuk mencabut laporan/pengaduan perihal pemalsuan surat yang dibuat oleh pelapor 1 (1 Made Wisna), tanggal 21 Oktober 2020 dengan terlapor pihak II (kedua) dan laporan/pengaduan perihal pemalsuan surat yang dibuat oleh pelapor 2 (I Ketut Suteja), tanggal 24 Juni 2020 dengan terlapor pihak II (kedua) sehingga proses hukum bisa dihentikan. 

Baca juga: Bupati Mahayastra akan Cari Solusi, Kasus Ricuh di Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar

Keenam; Dengan adanya kesepakatan pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 5 (lima) tersebut di atas, selanjutnya pihak II (kedua) bersedia mencabut sanksi adat yang dijatuhkan kepada pihak I (pertama), sesuai dengan Pararem Penepas Wicara Desa Adat Jero Kuta Pejeng Nomor : 03/KL KD/DAJKP/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 dan Pararem Penepas Wicara Desa Adat Jero Kuta Pejeng Nomor : 04/KL KD/DAJKP/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, sehingga status krama yang dikenakan sanksi kembali seperti semula tanpa dikenakan penanjung batu dan panyangaskara. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved