Berita Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI PSR: Jangan Beri Modal ke BUMN yang Tak Menguntungkan Negara
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana alias PSR mengkritik sikap pemerintah, yang terkesan tidak serius dalam mengurus berbagai perusahaan BUMN
Penulis: Ragil Armando | Editor: Irma Budiarti
“Asabri, Jiwasraya yang jelas terindikasi terjadinya korupsi dan pendanaannya nggak jelas, ya harus menjadi pertanyaan kenapa diberikan PMN-nya.
Ketiga, kalau kategorinya perusahaan itu tidak efisien, tidak efektif, malah hanya memanfaatkan PMN saja, ya kita berharap tidak diberikan Penyertaan Modal Negara itu.
Mendingan perusahaan yang merugi itu dalam tanda kutip dilikuidasi, karena justru membebani negara terus kan,” terangnya.
Seperti diketahui, adapun selama tujuh tahun Jokowi menjabat sebagai presiden, yakni 2014-2020.
Pemerintah telah menyuntikkan PMN kepada BUMN dengan total mencapai Rp 176,1 triliun, untuk tahun ini outlook PMN sebesar Rp 71,2 triliun.
Sementara itu, dividen dari BUMN dalam tujuh tahun sebesar Rp 297,6 triliun, dengan outlook tahun ini sebesar Rp 30 triliun.
Sebagai catatan, angka tersebut sebagian kecil juga bersumber dari badan usaha lainnya.
Kendati demikian, setoran dividen dari BUMN justru mayoritas berasal bukan dari para penerima PMN.
Dalam tujuh tahun terakhir BUMN penyumbang dividen terbesar, yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT BRI (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), dan PT BNI (Persero) Tbk.
Mengenai Garuda sendiri, PSR mengakui ada keinginan untuk menjadikan Garuda sebagai perusahaan penerbangan yang mewakili Indonesia di pentas dunia.
Baca juga: PSR Komitmen Hadir untuk Masyarakat Bali, Bagikan Vaksin hingga Paket Sembako
Hanya saja, ia meminta apabila Garuda ingin dberikan PMN, maka harus melalui berbagai kajian strategis agar tidak membuang-buang anggaran negara.
“Jika pertanyaan sekarang ke Garuda sekarang yang minta Penyertaan Modal Negara, ya kita harus lihat.
Apakah Garuda ini berhak, memang ada ego atau ambisi kita sebagai national flight carrier atau penerbangan nasional yang mewakili bangsa dan negara,” paparnya.
Apalagi, menurut dia, saat ini Garuda justru sedang mengalami kesalahan manajemen sejak awal.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Garuda perlu dilakukan restrukturisasi besar-besaran.