Panglima Militer Sudan Pecat Enam Dubes Termasuk untuk Amerika Serikat dan China

TRIBUN-BALI.COM, KHARTOUM - Panglima Angkatan Darat Sudan Abdel Fattah al-Burhan memecat enam duta besar (dubes) Sudan.

Stasiun TV pemerintah melaporkan pada Rabu 27 Oktober 2021.

Mereka yang dipecat adalah duta besar Sudan untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Qatar, Prancis, dan misi Sudan di Jenewa.

Baca juga: Begini Alasan Ketua Dewan Militer Sudan Menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok

Baca juga: AS Hentikan Bantuan Ekonomi US$ 700 untuk Sudan Setelah Terjadinya Aksi Kudeta Militer

Sumber diplomatik menyebutkan 12 duta besar negara asing untuk Sudan seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, China, dan Prancis menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, yang terjadi pada Senin 25 Oktober 2021. Demikian diberitakan Reuters.

Menurut laporan Anadolu, Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil pada Senin ditangkap oleh militer Sudan di tengah situasi genting di negara tersebut.

Pada hari itu, Al-Burhan mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah, serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan.

Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di Ibu Kota Khartoum.

Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan.

Mereka bertugas mengawasi masa transisi sampai digelar pemilu 2023.

Dari Washington dilaporkan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengecam pengambilalihan pemerintahan oleh militer Sudan dan penangkapan para pemimpin sipil negara itu.

Kecaman terhadap militer Sudan itu disampaikan Blinken saat melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Sudan Mariam Sadiq al-Mahdi pada Kamis 28 Oktober 2021.

Blinken menyampaikan di Twitter bahwa ia dan Menlu Sudan juga membahas cara-cara agar Amerika Serikat dapat mendukung seruan rakyat Sudan untuk kembali kepada transisi demokrasi yang dipimpin pemerintah sipil.

Ribuan orang di negara Afrika itu pada Senin 25 Oktober 2021 turun ke jalan sejak kekuasaan direbut oleh militer dari pemerintah transisi, dan beberapa orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.

Panglima angkatan bersenjata Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang memimpin pengambilalihan kekuasaan oleh militer itu, telah membubarkan dewan gabungan sipil-militer.

Dewan itu sebelumnya dibentuk untuk mengarahkan Sudan ke pemilihan umum demokratis setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir yang otoriter dalam pemberontakan rakyat pada April 2019.

Blinken membahas dukungan Washington untuk transisi pemerintahan sipil sesuai dengan Deklarasi Konstitusi Sudan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price. (antara)