Berita Nasional

Anggota DPR RI Dapil Bali Gus Adhi Minta Pemerintah Hentikan Subsidi Pupuk, Ini Alasannya

Sementara yang diuntungkan lebih besar yakni distributor dan pedagang bahkan subsidi pupuk sering disalahgunakan

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/I Made Argawa
Seorang petani menebar pupuk di sawah yang baru ditumbuhi padi di Subak Gubug II, Desa Gubug Tabanan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Subsidi pupuk yang diberikan kepada petani selama ini ternyata tidak memiliki manfaat yang maksimal bagi petani.

Sementara yang diuntungkan lebih besar yakni distributor dan pedagang bahkan subsidi pupuk sering disalahgunakan.

Sebaliknya subsidi yang lebih bermanfaat bagi petani diberikan yakni subsidi pasca panen.

Sebab, petani di Bali selama ini selalu menghadapi kendala ketika musim panen, hasil produksi melimpah tetapi dijual murah sehingga petani selalu mengalami kerugian.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR RI PSR: Jangan Beri Modal ke BUMN yang Tak Menguntungkan Negara

Karenanya, subsidi pupuk kepada petani harus segera dicabut dan diberikan subsidi pasca panen.

Hal itu disampaikan anggota DPR-RI Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra saat dikonfirmasi, Minggu 31 Oktober 2011.

Menurut Gus Adhi sapaan akrabnya, untuk memajukan sektor pertanian di Bali, diperlukan  pendampingan khususnya teknologi oleh pemerintah kepada petani secara maksimal.

"Jangan dilakukan setengah-setengah melainkan pendampingan secara penuh kalau memang berkeinginan untuk menjaga ketahanan pangan sehingga sektor pertanian harus benar-benar mendapat perhatian termasuk porsi alokasi dana setiap tahun yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucapnya.

Ia juga mengatakan, Bali mempunyai sektor pertanian dengan berbagai keunikan yang ada ada subak basah (pertanian) dan subak tegalan (perkebunan).

Terkait kedua sistem subak tersebut, menurutnya, perlu mendapat pendampingan, khususnya mengenai alih fungsi teknologi dan pemasaran.

Ia mencontohkan seperti produk buah lokal, meski dengan berbagai kebijakan melalui peraturan diterbitkan toh juga belum maksimal.

"Kalau mau berbicara kemandirian pangan, tidak bisa dicapai dengan politik pangan saja dan dalam menjaga ketahanan pangan yang terpenting dilakukan menyadarkan masyarakat mau memanfaatkan produk sendiri. Contoh, produk kopi di Bali, apakah sudah semua masyarakat memanfaatkan produk kopi lokal kita, jawabannya tidak.

Produk buah lokal seperti pisang, setiap 15 hari masyarakat Bali membutuhkan pisang untuk kelengkapan upacara. Intinya pemanfaatan produk pertanian dan perkebunan di Bali harus diawali dari masyarakat Bali sadar dan mau memanfaatkan produk kita sendiri," katanya.

Ia juga mengatakan, selama ini Bali mengandalkan sektor pariwisata dan memang harus diakui selama ini sektor ini menjadi penggerak utama ekonomi Bali.

Baca juga: Anggota DPR Nyoman Parta dan Pelaku Pariwisata Bali Keberatan, Kami Tolak Syarat Tes PCR

Sayangnya, sektor pariwisata sangat sensitif dan terbukti, ketika pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, sektor pariwisata terpuruk, ekonomi Bali terpuruk bahkan sampai minus.

"Pengalaman menjadi guru utama, mulai saatnya harus ada keseimbangan antara sektor pariwisata dengan pertanian sehingga keduanya bisa saling menunjang kehidupan ekonomi masyarakatnya dan keduanya bisa memberikan kontribusi besar pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ujarnya.

Dirinya menambahkan, dalam pendampingan pada petani bukan hanya subak basah (sawah) tetapi juga subak abian (perkebunan), perlu adanya edukasi, mengarahkan semua produk pertanian di Bali adalah pertanian organik.

Politisi Golkar ini memastikan pertanian dan perkebunan yang memakai organik dipastikan hasil panen lebih berkualitas dan harga jual akan lebih mahal  sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan petani.

Seperti apa mewujudkan kesejahteraan petani di Bali, pihaknya mengajak melihat pengembangan industri pertanian yang dilakukan di Kabupaten Jembrana.

"Hamparan pertanian di Jembrana sangat memungkinkan bisa mewujudkan kesejahteraan petani dengan pendampingan yang serius," ucapnya.

Bahkan, saat ini menurutnya sedang diuji coba membuat demplot demplot pertanian dengan konvensional seluas 1 hektar mendapatkan hasil Rp 36 juta per empat bulan.

"Buat kebijakan dengan sistem klasterisasi pertanian minimal 5 hektar tanah pertanian yang diolah petani bersama-sama dan bisa menekan cost pertanian dengan penerapan teknologi pertanian," katanya.

Menurutnya, ketika ini berhasil dilakukan saat musim panen pada empat bulan berikutnya diperkirakan akan mampu menghasilkan uang Rp 100 juta.

"Mudah-mudahan ini berhasil dan kita lihat hasil panen pada 20 November 2021 mendatang," pungkasnya.  (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved