Berita Bali
Mahasabha XII PHDI Berakhir,DPRD Bali Minta Ketua Terpilih Rangkul Semua Elemen Umat Hindu Indonesia
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry meminta pengurus baru PHDI pusat periode 2021-2026 untuk segera melakukan harmonisasi pada seluruh Umat
Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terpilihnya Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (WBT) sebagai Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) ditanggapi oleh DPRD Bali.
Kepada awak media, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry meminta pengurus baru PHDI pusat periode 2021-2026 untuk segera melakukan harmonisasi pada seluruh Umat Hindu.
Hal ini disampaikannya sesaat sebelum menutup sidang paripurna di ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin 1 November 2021.
Menurutnya, proses Mahasabha XII yang diselenggarakan di Jakarta pada 28-31 Oktober 2021 tersebut merupakan proses suksesi kepemimpinan yang sah.
Baca juga: Mahasabha PHDI XII, Ini Harapan Puskor Hindunesia
Pasalnya, pelaksanaan Mahasabha XII PHDI Pusat dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan pada saat penutupan dilakukan oleh Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin.
"Mahasabha PHDI Pusat dibuka Presiden dan ditutup Wakil Presiden sehingga hasil Mahasabha ini sudah menjadi keputusan resmi dan diakui oleh negara," ujarnya.
Sugawa Korry mengharapkan, terpilihnya kembali Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya merupakan tantangan yang berat dan akan diuji kemampuan dan kapabilitasnya memimpin PHDI Pusat lima tahun ke depan.
Karenanya, Wisnu Bawa Tenaya harus merangkul semua pihak yang selama ini sempat terjadi perbedaan pendapat, termasuk saudara-saudara umat Hindu di Bali yang melakukan berbagai aksi hingga ada Mahasabha Luar Biasa (MLB) di Bali.
"Pak Wisnu Bawa Tenaya harus mampu merangkul semua, ibarat memungut jarum dalam tepung dan harus bisa dilakukan," pintanya.
Sugawa Korry juga menambahkan Ketua PHDI Pusat bersama jajaran kepengurusan yang baru harus mampu mengakomodasi semua perbedaan dan melakukan harmonisasi untuk kebersamaan Umat Hindu di Seluruh Indonesia.
Sementara mengenai dresta Bali, ada istiadat budaya yang adiluhung selama ini harus dapat dijaga.
Namun, dresta Bali yang diterapkan Umat Hindu di Bali jelas tidak bisa disamakan dengan Umat Hindu di daerah lain (luar Bali) karena adat dan budaya yang berbeda.
"Kita berharap semua perbedaan dapat ditemukan jalan keluarnya dan semua dapat disatukan sehingga terjadi hubungan yang harmonis antar Umat Hindu di seluruh Indonesia," pungkasnya. (*)
Artikel lainnya di Berita Bali