Breaking News:

Berita Bali

Kepala BP2MI Sebut Bali Sebagai Daerah yang Tidak Ditemukan Penempatan PMI Ilegal

Sementara itu turut hadir, Ida Bagus Ardha selaku Kadisnaker Provinsi Bali yang menyampaikan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola PMI

Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari
Acara Rakornas BP2MI di Hotel The Stone Kuta. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam acara Rakornas mengatakan Bali tercatat sebagai daerah yang tidak ditemukan penempatan pekerja migran Indonesia yang ilegal.

"Bali ini tentu sangat spesifik. Pertama Bali tercatat sebagai daerah yang tidak ditemukan atau tidak ada penempatan ilegal. Kedua yang berangkat dari Bali lebih pada sektor formal. Tentu ini harus menjadi percontohan daerah-daerah lain," ungkapnya pada, Kamis (4 November 2021).

Sementara itu turut hadir, Ida Bagus Ardha selaku Kadisnaker Provinsi Bali yang menyampaikan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola PMI.

"Kebijakan Pemprov Bali memberangkatkan jika nama dulunya TKI saat ini PMI, dan bagi mereka mempunyai keterampilan tertentu. Dan lebih banyak memiliki skill disektor formal. Seperti ke kapal pesiar, termasuk di hotel-hotel Luar Negeri," kata,

Baca juga: Membaiknya Permintaan Domestik, Kendalikan Inflasi dan Tingkatkan Nilai PMI

Lebih lanjutnya ia menerangkan penanganan khusus untuk PMI oleh pemerintah daerah sudah jelas sesuai dengan amanat undang-undang dimana wajib melindungi PMI.

Sementara di Bali itu banyak terdapat LPK-LPK yang tergerak dibidang hospitality khusus pariwisata.

Disana LPK tersebut sudah diberikan pembinaan bersama-sama dengan Pemkab atau Pemkot.

"Apa yang menjadikan kewenangan atau hak yg mereka miliki kita berikan. Sehingga kadang-kadang ditempat lain masih rancu antara tugas LPK itu kan tugasnya cuma melatih saja, kemudian ada lembaga sertifikasi kadang-kadang rancu dan ada terusan penempatan. Kita tekankan itu, kalau bersinergi silahkan," tambahnya.

LPK memfasilitasi sertifikasi menurutnya boleh-boleh saja.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved