Menko Luhut Soroti Restoran dan Beach Club di Bali Masih Terjadi Pelanggaran Prokes

Ini bisa dilihat dari situasi Pandemi Covid-19 yang terus terjaga pada kondisi rendah, dan kasus konfirmasi di Jawa Bali yang terus mengalami

Tribun Bali / Zaenal Nur Arifin
Menko Marves Luhut Pandjaitan saat konferensi pers acara forum investasi dengan negara-negara mitra di Nusa Dua, Bali 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengumumkan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8 November 2021).

Dalam keterangan persnya Menko Luhut mengatakan, PPKM yang diterapkan pemerintah sampai saat ini masih memberikan dampak yang terus membaik.

Ini bisa dilihat dari situasi Pandemi Covid-19 yang terus terjaga pada kondisi rendah, dan kasus konfirmasi di Jawa Bali yang terus mengalami penurunan.

Namun di sisi lain, Menko Luhut melanjutkan, terdapat tren kenaikan kasus di beberapa kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali, utamanya terjadi pada 43 Kabupaten/Kota dari 128 Kabupaten/Kota atau 33,6 persen dalam 7 hari terakhir.

Baca juga: Terjadi Peningkatan, Tiga Hari Terakhir Bandara Ngurah Rai Bali Layani 55.350 Penumpang

“Kami akan mengumpulkan kepala daerah dari 43 kabupaten/kota di Jawa-Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan kasus,” tegas Menko Luhut.

Terkait relaksasi PPKM yang terus dilakukan oleh Pemerintah di beberapa sektor, Menko Luhut mengatakan penerapan protokol kesehatan dan pedulilindungi masih dilakukan dengan baik seperti di pusat perbelanjaan atau mall.

Namun disisi lain Menko Luhut mengungkapkan ada beberapa pelanggaran yang masih ditemukan di sejumlah club dan restoran di Bali.

“Kami menemukan beberapa pelanggaran di lapangan utamanya terjadi pada beberapa restoran dan beach club yang ada di wilayah Bali. Beach Club dan Bar beroperasi tanpa pembatasan kapasitas, tidak ada pengaturan jarak, dan tidak ada sanksi dari pihak pengelola untuk pelanggaran protokol kesehatan selama beraktivitas. Tidak ada paksaan untuk scan QR Code Peduli Lindungi, sehingga angka tidak merepresentasikan kondisi lapangan,” katanya.

Mengenai hal tersebut, Menko Luhut meminta kepada Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dan tegas dalam menindak pelanggaran seperti ini dan mewajibkan seluruh pengelola agar memiliki QR Code Peduli Lindungi dan juga memastikan agar para tamu melakukan scan barcode tersebut.

Bukan hanya di Bali, pelanggaran juga di temukan di Bandung pada Bar dan Club yang masih beroperasi di luar ketentuan, dan tempat wisata yang masih lemah dalam penegakan protokol kesehatan (Prokes).

“Untuk itu, saya meminta kepada Forkompimda setempat diwilayah tersebut dan wilayah lain juga agar memberikan tindakan tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang ada dan tidak bermain-main dengan membiarkan hal semacam ini terjadi,” tegas Menko Luhut.

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, PPKM di luar Jawa-Bali akan diperpanjang selama dua minggu mulai 9 hingga 22 November 2021 dengan kriteria level assesment ditambahkan dengan capaian vaksin.

“Sehingga untuk capaian vaksin dibawah 50 persen akan dinaikan 1 level ppkm,” katanya menjelaskan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved