Breaking News:

Berita Bali

Perkara Dugaan Penguasaan Aset Negara di Tabanan Dilimpahkan, 6 Tersangka Ditahan di Rutan Kerobokan

Luga menuturkan, keenam tersangka datang ke Kejati Bali, kemudian dilakukan pemeriksaan Kesehatan di Klinik Pratama Kejati Bali dengan hasil negatif

Penulis: Putu Candra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Putu Candra
Usai menjalani pelimpahan, enam tersangka perkara dugaan penguasaan aset negara di Tabanan ditahan di Rutan Kerobokan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akhirnya melimpahkan enam tersangka beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan korupsi terhadap aset negara, berupa tanah kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Senin, 15 Nopember 2021.

Keenam tersangka yang terbagi dalam dua berkas terpisah itu adalah IWA, IYM, INS, IKG, PM, dan KD.

"Berkas perkara atas nama tersangka IWA dkk dan berkas perkara tersangka IKG dkk telah dinyatakan lengkap oleh JPU, tanggal 8 Nopember 2021. Mengacu pasal 8 ayat 3 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum," Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Bali, A Luga Harlianto.

Luga menuturkan, keenam tersangka datang ke Kejati Bali, kemudian dilakukan pemeriksaan Kesehatan di Klinik Pratama Kejati Bali dengan hasil negatif Covid-19.

Baca juga: Buntut Penipuan Oleh Jaksa Gadungan, Kejati Bali Himbau Warga Agar Berhati-Hati dan Waspada

Selanjutnya dilakukan penyerahan para tersangka dan barang bukti kepada JPU.

"Oleh JPU langsung dilakukan penahanan terhadap para tersangka di Rutan Kerobokan. Untuk barang bukti yang diserahkan ada lebih dari 90 barang bukti yang didominasi barang bukti dokumen," papar mantan Kacabjari Nusa Penida, Klungkung ini.

Dalam perkara ini keenam tersangka disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Diberitakan sebelumnya, pihak Kejati Bali melakukan penyelidikan sejak akhir tahun 2020 terhadap tanah aset kantor Kejari Tabanan.

Langkah persuasif telah dilakukan sebelumnya agar para pelaku menyerahkan tanah tersebut ke Kejari Tabanan.

Namun upaya tersebut tidak diindahkan. Justru mereka tetap menguasai dan membuat bangunan-bangunan toko dan kos-kosan di tanah tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved