Breaking News:

Berita Tabanan

DID 2018 Tersebar ke 19 OPD, Pejabat Tabanan Bungkam Terkait Kasus Dugaan Suap

Para pejabat Pemerintah Kabupaten Tabanan hingga kini masih bungkam ketika dikonfirmasi mengenai kasus dugaan suap oleh Mantan Bupati Tabanan,

Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/11/2021). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Para pejabat Pemerintah Kabupaten Tabanan hingga kini masih bungkam ketika dikonfirmasi mengenai kasus dugaan suap oleh Mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti terkait kucuran Dana Insentif Daerah (DID) 2018 senilai Rp 51 miliar dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Perkara Dugaan Penguasaan Aset Negara di Tabanan Dilimpahkan, 6 Tersangka Ditahan di Rutan Kerobokan

Baca juga: Bansos BSU Rp1 Juta untuk November 2021 Telah Bisa Dicairkan, Ini Cara Cek BSU

Rata-rata para pejabat yang sebelumnya juga diperiksa KPK sebagai saksi memilih untuk "no comment".

Namun, menurut data yang diperoleh dari sumber terpercaya, DID Tahun 2018 lalu tersebut tersebar ke 19 OPD yang ada di Lingkungan Pemkab Tabanan.

Baca juga: Perkara Dugaan Penguasaan Aset Negara di Tabanan Dilimpahkan, 6 Tersangka Ditahan di Rutan Kerobokan

Baca juga: FAKTA TERBARU Kasus Dugaan Suap DID Tabanan 2018: 19 OPD Tabanan Terima Kucuran Dana DID

Dana DID senilai Rp 51 Miliar tersebut ternyata mengalir ke 19 OPD.

Rinciannya adalah Bakeuda, Bapelitbang, BKPSDM, DPMPPTSP, Dinsos, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker).

Kemudian ada Dinas PUPRPKP, Inspektorat, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Persip), Dinas Pertanian, Satpol PP, Sekretariat Daerah dan terakhir Sekretariat DPRD.

Baca juga: Hindari Kecelakaan Adu Jangkrik dengan Truk di Tabanan, Haryono Terguling 3 Kali Bersama Mobilnya

Baca juga: DID 2018 Tabanan Menyebar ke 19 OPD, Pejabat Tabanan Masih Bungkam

Disinggung mengenai bagaimana mekanisme pengajuan dan peroleh DID ke Kabupaten Tabanan atau daerah lainnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Tabanan, I Gede Urip Gunawan tak memberikan komentar banyak. Bahkan dirinya mengatakan, mekanismenya tidak dari Bapelitbang.

"Malah tak ada disini (Bapelitbang) ngomongin untuk ke mana saja, hanya ngomongin jumlah anggarannya saja. Nggak di sini (perencanaannya). Dari sisi perencanaannya kan kami hanya nyebut uangnya. Ke mananya, kan nggak," kata Urip saat dikonfirmasi di depan kantornya, Senin (15/11).

Disinggung mengenai anggaran DID 2018 senilai Rp 51 miliar ini ke OPD mana saja, Urip mengaku tak mengetahuinya.

Baca juga: Bansos BSU Rp1 Juta untuk November 2021 Telah Bisa Dicairkan, Ini Cara Cek BSU

Baca juga: FAKTA TERBARU Kasus Dugaan Suap DID Tabanan 2018: 19 OPD Tabanan Terima Kucuran Dana DID

Sebab, dari sisi perencanannya, kata dia, pihak di Bapelitbang saat ini tidak terlibat dalam pengusulan DID.

Mengingat, untuk memperoleh DID itu tidak melalui dengan melakukan pengusulan.

"Wah saya belum di sini waktu itu (2018). Intinya saya no comment ya," tandasnya. 

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved