Breaking News:

Berita Bali

Kejati Bali Menahan 6 Orang Tersangka Korupsi, Ahli Waris Ajukan Penangguhan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melakukan pelimpahan 6 tersangka dan barang bukti tindak pidana korupsi terhadap aset negara

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Kejati Bali Menahan 6 Orang Tersangka Korupsi, Ahli Waris Ajukan Penangguhan 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melakukan pelimpahan 6 tersangka dan barang bukti tindak pidana korupsi terhadap aset negara berupa tanah kantor Kejari Tabanan, pada Senin 15 November 2021.

Berkas perkara tindak pidana korupsi terhadap aset negara berupa tanah Kantor Kejari Tabanan tersenit dibagi menjadi 2 berkas perkara dimana tersangka IWA, IYM, INS dalam 1 berkas perkara, sedangkan tersangka IKG, PM, KD dalam 1 berkas perkara tersendiri.

Ke-enam tersangka disangka melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Ke-enam tersangka telah menempati/mempergunakan/menguasai tanah aset Pemerintahan casu quo (cq) Kejaksaan Agung yang digunakan untuk Kantor Kejari Tabanan dengan membangun warung, rumah tinggal serta kos-kosan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 14.394.600.000,- berdasarkan Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Baca juga: Tersangka Kembalikan Uang Rp 320 Juta, Kasus Korupsi Air Tangki PDAM Unit Nusa Penida

Sementara itu, ahli waris tanah hak milik Men Ngales (Alm) masih mempertanyakan penetapan status tersangka atas enam orang warga Dauh Pala, Tabanan, dan berupaya mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan dirinya beserta anak-anak tersangka yang lain.
Ahli waris menuturkan, bahwa lahan yang selama ini dikuasai adalah hak milik leluhurnya, ia berpendapat telah terjadi kesalahan lokasi objek lahan dalam kasus ini.

"Jikalau memang pihak keluarga kami dituduh menyerobot tanah tersebut, maka silahkan dibuktikan secara hukum bagaimana proses peralihan hak menjadi Hak Pakai tersebut yang katanya merupakan hibah Gubernur Bali atas tanah tersebut pada saat itu, bagaimana jika ternyata penerapannya salah obyek lahan yang disasar," kata Gito, Ahli Waris Men Ngales kepada Tribun Bali, Selasa 16 November 2021.

Para orangtua mereka yang kini ditetapkan sebagai tersangka adalah tulang punggung keluarga apalagi dalam waktu dekat perayaan Hari Raya Kuningan.

Ia mengatakan, pembangunan kantor yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan pada Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1983 yang disinyalir dilakukan di atas tanah Men Ngales di Desa Dauh Peken Banjar Dauh Pala Tabanan, Bali.

Sementara itu, Kuasa Hukum Korban, IGN Wirabudiasa Jelantik mengatakan, pihaknya bakal memberikan data dan fakta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved