Info Populer

Bantuan Usaha Pariwisata Rp 2 Juta Dibuka hingga 26 November 2021, Ini Syarat dan Cara Daftar

bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dibuka pada 15-26 November 2021.

Editor: Noviana Windri
Tribun Pontianak/Istimewa
Ilustrasi dana BLT UMKM. Ini cara cairkan BLT UMKM Rp 1,2 juta  

TRIBUN-BALI.COM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kesempatan dibuka pada 15-26 November 2021.

Dana Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata ( BPUP) yang diberikan sebesar Rp 2 juta/bulan yang akan diberikan selama 2 bulan.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai keberlangsungan usaha (selain gaji dan pembayaran listrik) seperti:

  • Biaya telekomunikasi dan internet

Baca juga: Cara Cairkan Dana BLT UMKM Rp 1,2 Juta Tanpa Antre, Simak Panduannya Berikut

Baca juga: SEGERA Cek Daftar Penerima BLT UMKM 1,2 Juta November 2021 di efrom.bri.co.id atau banpresbpum.id

  • Kebutuhan health kit Kebutuhan perawatan fasilitas
  • Kebutuhan dapur
  • Biaya rapid antigen dan konsumsi selama perjalanan wisata
  • Biaya pembelian ATK
  • Izin reklame
  • Konsultan kesehatan, serta biaya lain yang dibutuhkan agar usaha dapat bertahan selama masa pandemi Covid-19.

Bagi Anda yang tertarik, simak cara pendaftaran dan ketentuan apa saja bagi pelaku usaha yang diperbolehkan mendaftar.

Syarat pelaku usaha yang bisa daftar BPUP

Dikutip dari situs resmi bpup.kemenparekraf.go.id, syarat untuk mengikuti Program BPUP Kemenparekraf/ Baparekraf, yaitu:

Baca juga: BLT BSU Rp1 Juta untuk November 2021 Sudah Bisa Dicairkan, Segera Login ke bsu.kemnaker.go.id

Baca juga: Ada 93 Usaha Ditutup Sementara di Denpasar, Rekap Hasil Operasi Yustisi Prokes 2020-2021

1. Termasuk dalam 6 jenis usaha pariwisata dalam KBLI di antaranya: 55120, 55130, 55199, 79111, 79120, dan 96122.

2. Memiliki NIB tahun 2018 -2020 dari Lembaga Pengelola OSS.

3. Penerima BPUP adalah skala usaha kecil dan menengah.

4. Penerima BPUP adalah badan usaha/ badan hukum yang masih aktif, namun beroperasi di bawah kapasitasnya selama pandemi Covid-19.

5. Badan Usaha/Badan Hukum calon penerima tidak sedang menerima program bantuan pemerintah di Kemenparekraf/Baparekraf.

6. Termasuk dalam kabupaten/kota penerima program Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata.

Kriteria daerah penerima BPUP yakni:

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Terkait :#Info Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved