Breaking News:

Berita Bali

Pedagang Bermobil Kerap Diusir Satpol PP, Fraksi Golkar DPRD Bali Desak Gubernur Carikan Solusi

Dalam Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin 22 November 2022, Fraksi Golkar mendesak Gubernur Bali untuk mencarikan solusi bagi masyarakat untuk terdampak

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin 22 November 2022, Fraksi Golkar mendesak Gubernur Bali untuk mencarikan solusi bagi masyarakat untuk terdampak Covid-19. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Fraksi Golkar DPRD Bali kembali mengeluarkan tajinya.

Dalam Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin 22 November 2022, Fraksi Golkar mendesak Gubernur Bali untuk mencarikan solusi bagi masyarakat untuk terdampak Covid-19.

Khususnya, para pelaku pariwisata yang terpaksa banting setir dengan menjadi pedagang di pinggir jalan.

Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Made Suardana tersebut, pihaknya menyebut banyak masyarakat Bali yang harus bertahan hidup dengan bekerja keras diluar pariwisata akibat pandemi covid-19 yang berlangsung selama dua tahun ini meluluhlantakkan seluruh sendi perekonomian di Bali.

Baca juga: DPRD Bali Soroti Proyek Shortcut yang Minim Libatkan Tenaga Kerja Lokal,Sebut Akan Sidak ke Lapangan

 “Tak ayal, sejak pandemi banyak masyarakat Bali yang sebelumnya menikmati manisnya dolar pariwisata kini terpaksa menelan pil pahit dengan banting setir. Menjadi pedagang jalanan bermobil, agar dapur rumah tangganya bisa ngebul,” ucapnya.

Pun begitu, pihaknya menyayangkan tindakan petugas yang banyak mengusir para masyarakat yang berdagang tersebut, khususnya di kawasan perkotaan Denpasar.

Padahal, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut semata-mata hanya sebagai upaya bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Namun sayang, niat berusaha dengan alih profesi menjadi pedagang jalanan bermobil untuk menyambung hidup tidaklah berjalan mulus.

 Pasalnya, para pedagang jalanan bermobil yang menjamur di kawasan perkotaan Denpasar dan kabupaten lainnya harus gigit jari karena kerap diusir oleh aparat baik Satpol PP maupun Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Maka pihaknya di Fraksi Partai Golkar berpandangan, penegakan hukum itu wajib dilakukan agar tegaknya supremasi hukum dan menciptakan ketertiban.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved